Menurut Hafizh, saat ini persoalan penertiban menjadi ranah kebijakan Pemkab Banjar. Sehingg, nantinya akan ditertibkan sesuai dengan Perda dan kemungkinan besar keberadaan APK tersebut masuk pada ranah iklan dan harusnya ada retribusi bagi pemerintah daerah.

“Semoga pada pelaksanaan pesta demokrasi nanti baik itu peserta, partai politik dan semua pihak mengikuti aturan yang sudah ada sesuai perundangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar semua hajat kita di 2024 berlangsung aman dan damai,” harapnya.

Khusus untuk peserta parpol, ia juga berpesan agar dalam berkampanye bisa menghindari hal-hal yang bisa menjadikannya catatan negatif, sehingga tidak sampai terjadi masalah di kemudian hari.

”Secara prinsip Bawaslu Kabupaten Banjar akan melakukan pengawasan pada tahapan jalannya kegiatan pesta demokrasi ini, ” pungkasnya. 

Audiensi dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Muhammad Hafizh Ridha, dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H Masruri serta Kepala Kesbangpol Banjar Safrin Noor.