Dalam Paripurna baru-baru ini, Walikota Banjarmasin mengumumkan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan menjadi Rp 2,53 triliun, sama dengan target sebelum rancangan perubahan.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Sementara itu, Belanja Daerah mengalami penurunan hingga Rp107 miliar atau 4,04 persen, dari Rp2,65 triliun menjadi Rp2,55 triliun.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, pentingnya efisiensi anggaran meskipun terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

Berdasarkan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin tahun 2023, Silpa diproyeksikan menurun dari Rp129 miliar menjadi Rp18,1 miliar.

Selain itu, Rp10 miliar dari anggaran dialokasikan untuk penyertaan modal di Bank Kalsel.

"Efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat penting. Meskipun ada Silpa, belanja pembangunan tetap harus disesuaikan," kata Matnor Ali usai finalisasi KUA PPAS 2024 dan 2025, Jumat (09/08/2024).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menambahkan bahwa penyusunan KUA/PPAS 2024 dan 2025 mengalami penyesuaian akibat refocusing dan perubahan pada berbagai kegiatan.

Perubahan ini juga mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kini menjadi fokus utama BPKPAD.

"Kami tengah mengoreksi beberapa target pajak daerah, termasuk pajak rumah makan dan sarang burung walet yang sebelumnya belum pernah tercapai," jelas Edy.

Ia menambahkan bahwa meskipun ada kenaikan target PAD dari 2023 ke 2024, terdapat kendala dalam optimalisasi wajib pajak.

Untuk itu, BPKPAD menginisiasi berbagai upaya seperti undian pajak dan kerjasama digital dengan pihak ketiga untuk mendongkrak PAD, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta memberikan stimulus pajak.

Selain itu, BPKPAD juga sedang melakukan pendataan parkir melalui pemasangan gate parkir serta pemetaan titik reklame sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD. (Juna).