Legislator DPR RI asal Banua Syamsul Bahri berpesan agar Panitia Pemekaran Kabupaten Gambut Raya (PPKGR) tetap semangat memperjuangkan terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN -  Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Syamsul Bahri, saat bertemu dengan tim PPKGR pada Jumat (05/04/2024) malam lalu di Banjarmasin.

Menurut Legislatif dari Fraksi Gerindra DPR RI ini, dirinya merasa penting memberikan dukungan dan pesan kepada panitia pemekaran Kabupaten Gambut Raya karena dirinya pernah juga menjadi bagian dari upaya serupa sewaktu mempersiapkan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu.

"Alhamdulillah saya bisa bertemu dan bersilaturrahmi dengan sejumlah tokoh Pemekaran Kabupaten Gambut Raya. Saya rasa pertemuan ini penting, karena berkaitan dengan aspirasi warga Banua yang harus saya perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Negara untuk saya, salah satunya mendukung terwujudnya pemekaran Kabupaten Gambut Raya," kata Syamsul Bahri usai bertemu PPKGR.

Syamsul pun menceritakan pengalamannya menjadi bagian dalam pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu yang berpisah dari Kabupaten Kotabaru kala itu.

Menurut dia, pemekaran itu sebuah terobosan yang sangat banyak manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, untuk mempercepat pembangunan, memudahkan birokrasi dan mengoptimalkan pelayanan publik.

"Jujur, saya sangat antusias membantu perjuangan sahabat-sahabat saya ini. Belajar dari pengalaman kami memperjuangkan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu, ini sesuatu yang sangat bagus dalam rangka percepatan pembangunan, memudahkan birokrasi dan mengoptimalkan pelayanan publik," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pemekaran sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menyerap tenaga kerja dan banyak hal lainya yang sangat positif.

Oleh sebab itu, dia menyarankan tim PPKGR bersama-sama dengan tim pemekaran Tanah Kabupaten Kambatang Lima segera melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI yang memang membidangi permasalahan pemekaran.

Dia sendiri menyatakan kesiapannya mengkomunikasikan surat permohonan audiensi yang sudah disipakan tim PPKGR untuk diserahkan kepada pimpinan Komisi II DPR RI.