"Saran saya, tim pemekaran Gambut Raya, segera siapkan surat untuk beraudiensi dengan Komisi II DPR RI, lebih bagus kalau bisa bersamaan dengan tim pemekarang Tanah Kambatang Lima, jadi bisa sama-sama langsung ke Komisi II menyampaikan aspirasi ini," ujar dia. 

Tentu saja, langkah ini, kata Syamsul, harus diikuti dengan terus melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah terutama dengan DPRD dan Bupati Banjar, DPRD dan Gubernur Kalimantan Selatan.

"Pengalaman saya saat pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu, memang sesuai peraturan mempersyaratkan persetujuan dan rekomendasi Bupati, Gubernur, dan persetujuan DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi," imbuhnya.

Jadi, nanti setelah semua persyaratan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah Gubernur perpanjangan tangan Pemerintah Pusat membuat merekomendasikan daerah yang akan dimekarkan ke DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah semua terpenuhi, baru disiapkan legal draft atau Undang-Undang sebagai DOB seperti halnya dulu Kabupaten Tanah Bumbu," ungkap dia.

Lebih lanjut, Syamsul juga berpesan kepada Panitia Pemekaran Kabupaten Gambut Raya untuk memberikan tembusan surat ke Komisi II DRP RI kepada 11 orang Anggota DPR RI dan 4 orang Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan.

Harapannya, dengan mengetahui proses dan perkembangan usulan pemekaran Kabupaten Gambut Raya, mereka dapat memberikan dukungan termasuk mengawal seluruh prosesnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Selain audensi ke Komisi II DPR, ada bagusnya tim nanti menemui wakil-wakil asal Kalsel baik yang ada di DPR RI maupun di DPD RI. Mereka itu tersebar di berbagai komisi DPR RI dan komite DPD RI, sehingga mereka dapat membantu mengawal, dan mendukung proses perjuangan aspirasi masyarakat Banua ini," pesannya.

Pada kesemaptan tersebut Syamsul Bahri juga menegaskan dirinya tidak ingin mencari popularitas dengan turut ambil bagian perjuangan tim pemekaran daerah termasuk pemekaran Kabupaten Gambut Raya dan Tanah Kambatang Lima.

Tak Cari Popularitas