Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan memperkuat komitmen menuju pemerintahan digital dengan mengintegrasikan dua sistem penting, yakni E-Performance dan E-Ijamkes. Langkah ini dipandang strategis untuk mempercepat efisiensi birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi layanan publik.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Kepala Diskominfo Kalsel menjelaskan bahwa integrasi ini merupakan jawaban atas tantangan era digital.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik di Kalsel berbasis data yang akurat, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, dikutip dari MC Kalsel. 

Melalui E-Performance, evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan secara real time.

Sistem ini memungkinkan pimpinan daerah memantau pencapaian program serta menilai efektivitas penggunaan anggaran.

Sementara itu, E-Ijamkes ditujukan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah, memastikan validitas data penerima manfaat, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kepesertaan.

Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang menekankan pentingnya digitalisasi di semua lini birokrasi.

Dengan penerapan sistem terintegrasi, Kalimantan Selatan menargetkan dapat meningkatkan indeks SPBE daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan digitalisasi pemerintahan.

Selain itu, integrasi E-Performance dan E-Ijamkes juga diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Layanan publik yang sebelumnya rawan lamban dan berbelit, kini diarahkan menjadi lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses.

Namun demikian, Diskominfo Kalsel juga mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi di kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan program pelatihan digital bagi ASN, serta memperkuat jaringan teknologi di wilayah yang masih terbatas akses internetnya.

Sejumlah akademisi menilai langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana data dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” kata Taufik Arbainn, salah seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Dengan kebijakan ini, Kalimantan Selatan menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang aktif mendukung percepatan transformasi digital nasional.