Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025  dengan penekanan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pendidikan.

Banuaterkini.com, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 melalui Wakil Bupati Syairi Mukhlis pada rapat paripurna DPRD, Senin (07/07/2025).

Dalam penyampaiannya, RAPBD-P ini disusun berdasarkan skala prioritas dan plafon anggaran sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025.

Syairi menyampaikan, RAPBD-P ini merupakan penyesuaian terhadap visi pembangunan daerah yaitu "Kotabaru Hebat, Maju, dan Berkelanjutan".

Penyesuaian dilakukan berdasarkan realisasi pendapatan semester pertama 2025 dan proyeksi akhir tahun.

“RAPBD-P ini mengakomodasi visi kepala daerah yang baru saja dilantik Februari 2025, sehingga beberapa program strategis turut disesuaikan,” kata Syairi.

Salah satu program unggulan yang ditekankan dalam perubahan APBD ini adalah sektor pendidikan.

Pemerintah daerah akan menyediakan bantuan perlengkapan sekolah lengkap bagi pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP.

“InsyaAllah, setelah pengesahan, SKPD teknis akan segera mengadakan dan menyalurkan bantuan ini,” tegas Syairi.

Selain pendidikan, RAPBD-P 2025 juga menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Syairi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun langkah strategis demi memastikan seluruh anggaran perubahan dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Narasi Relevan dan Valid

Penyesuaian APBD sejalan dengan langkah beberapa daerah lain yang juga merevisi anggaran untuk mempercepat realisasi pembangunan dan menyesuaikan visi kepala daerah baru.

Seperti diberitakan Kompas dan Detik, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Banjar dan Tanah Laut, juga mengalokasikan anggaran perubahan untuk penguatan pendidikan serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.

Di tingkat nasional, Menteri Keuangan RI juga menekankan pentingnya APBD sebagai instrumen fiskal daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat mendorong pemda mempercepat belanja daerah di semester kedua untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dengan proyeksi pendapatan yang disesuaikan dan orientasi pada keberlanjutan, Kotabaru menargetkan RAPBD-P 2025 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nota keuangan dan dokumen RAPBD-P ini telah diserahkan secara simbolis kepada DPRD dan ditandatangani sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas anggaran.