"Delapan Kepala Daerah yang hadir ini telah membuat pelayanan kepemudaan sebelum surat Mendagri 18 Agustus itu keluar," ungkap Dito.

Untuk diketahui, jelas Dito, penyusunan RAD pembangunan kepemudaan sangat penting. Pasalnya, RAD itu bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan kepemudaan, agar lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing," pungkasnya.