Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyampaikan dukungan kuat dan apresiasi terhadap program digitalisasi pajak nasional, salah satunya melalui Coretax.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Dalam Forum Konsultasi Publik DJP Kalselteng, Wakil Wali Kota Hj. Ananda melalui Sekda Ikhsan Budiman menyampaikan komitmen Pemko untuk berkolaborasi mempercepat implementasi Coretax, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat pajak.

Menurutnya, Coretax adalah wujud modernisasi administrasi yang akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara.

“Sistem ini bukan sekadar alat hitung, tapi juga instrumen keadilan fiskal,” katanya, Senin (20/10/2025).

Dikatakan, Pemko Banjarmasin juga berencana menata ulang administrasi pajak daerah agar aktivitas ekonomi yang terjadi di Banjarmasin bisa tercatat dan berkontribusi optimal bagi pendapatan asli daerah.

Forum yang juga dihadiri para pejabat DJP ini menghadirkan R. Ganung Harnawa, Supervisor Fungsional Penyuluh DJP, yang menjelaskan sejarah dan manfaat Coretax.

Ia memaparkan bahwa sistem ini merupakan kelanjutan dari reformasi pajak nasional sejak 2018, menggantikan sistem lama yang tidak terintegrasi.

“Coretax memudahkan pelaporan dan pengawasan, sekaligus memastikan data wajib pajak terlindungi dengan baik,” ujarnya.

Kepala DJP Kalselteng Syamsinar, dalam sambutannya memperkenalkan Piagam Wajib Pajak sebagai instrumen hukum yang menegaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem perpajakan baru.

Piagam ini juga menjadi acuan bagi petugas pajak untuk menjaga etika pelayanan dan mencegah praktik gratifikasi.

Sesi diskusi menghadirkan tiga kepala KPP sebagai pembicara. Mulyono, Kepala KPP Madya Banjarmasin, yang akrab disapa Ki Dalang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjalankan reformasi pajak.

“Kepatuhan akan meningkat bila pelayanan berkualitas dan penegakan hukum berjalan seimbang,” tuturnya.

Sementara itu, Devianus C, Kepala KPP Pratama Banjarmasin, menambahkan bahwa edukasi digital wajib pajak adalah bagian dari peningkatan layanan publik.

“Kami terus turun ke lapangan, membuka kelas pajak, hingga mendampingi pelaku usaha agar tidak salah langkah dalam menggunakan sistem baru,” imbuhnya.

Sedangkan Andhik Tri, Kepala KPP Pratama Banjarbaru, menegaskan komitmen DJP menjaga keamanan data wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan internal.

“Setiap akses pegawai ke sistem Coretax terekam otomatis. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga bentuk penegakan disiplin dan hukum pajak secara internal,” tegasnya.

Salah seorang perwakilan wajib pajak, Niko dari PT Perkasa Sawit Permai mengaku, memberi apresiasi pada kinerja DJP. 

Menurut Niko, sejak menggunakan Coretax, proses administrasi menjadi jauh lebih efisien.

“Sekarang kami bisa memantau sendiri progres pengajuan tanpa harus datang ke kantor pajak,” ujarnya.

Forum yang digelar rutin oleh DJP Kalselteng ini, menandai kolaborasi erat antara DJP, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk membangun sistem perpajakan yang tangguh, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Selain dihadiri Sekda, turut hadir pula Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Mustakim, pejabat di lingkup DJP Kalselteng dan para undangan.