Laporan: Misbad   l  Editor: DR MDQ

Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyatakan tak perlu untuk belajar tentang pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, cukup belajar pada lima Dinas yang ada di Kabupaten Banjar.

Martapura, Banuaterkini.com - Menurut Bupati Banjar Saidi Mansyur, ada lima perangkat daerah di Kabupaten Banjar yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kelima Dinas tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Ratu Zalecha, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

"Jadi tidak usah jauh-jauh kita belajar, cukup ke lima Dinas ini saja kita belajar, wilayah korupsi pasti di pemerintahan, maka dari itu komitmen kita bersama menjaga zona integritas ini bukan hanya tugas kalian semua tapi saya pun juga, ini menjadi tanggungjawab kita semua, Insyaallah kita semua bebas dari korupsi," ujar Bupati Banjar saat menjadi pembina pada apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar di Halaman Kantor Bupati Banjar Martapura, Senin, (12/9/2022) pagi.

Menurut Saidi, pembangunan zona integritas ada 6 area yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manjemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

"Jadi kalau 6 area ini bisa kita laksanakan semua, maka pembangunan pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar, pelaksanaannya benar-benar nyata sehingga ketika kita semua diberikan amanah diberikan anggaran bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Saidi berharap semua kepala dan jajaran SKPD jangan lepas programnya dari visi dan misi kepala daerah, sehingga program tersebut dapat maksimal dan optimal dimasa kepemimpinannya.

Apel gabungan ini diikuti Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie, Sekda Banjar HM Hilman, Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas beserta pengurus, pejabat eselon II, III, IV dan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional.