Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh warganya. Terbaru, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI dan langsung mendapatkan dukungan penuh, membuka jalan bagi pembangunan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil. 

Banuaterkini.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat kembali dibuktikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Sosial RI pada Kamis (09/04/2025), Bupati Kotabaru Muhammad Rusli secara resmi mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah pelosok.

Usulan tersebut langsung disambut positif oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.

“Kami sangat mendukung inisiatif ini. Sekolah Rakyat memang dirancang sebagai pelengkap pendidikan formal, terutama bagi mereka yang belum terjangkau oleh sistem yang ada,” ujar Robben.

Bupati Rusli menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi lembaga pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan praktis.

Pendidikan diberikan secara gratis, dan kurikulumnya akan mencakup pelajaran umum, pengembangan karakter, kepemimpinan, serta keterampilan hidup.

Tak hanya itu, Pemkab Kotabaru juga merancang fasilitas asrama sebagai pendukung proses belajar anak-anak dari wilayah terpencil.

“Kami tidak ingin ada satu pun anak Kotabaru yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau geografis. Pendidikan adalah hak semua anak,” tegas Bupati Rusli.

Program ini akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, sementara Pemkab Kotabaru bertugas menyediakan lahan seluas 5 hingga 10 hektare untuk lokasi pembangunan.

Dalam waktu dekat, tim gabungan dari Kemensos dan Pemkab akan melakukan survei awal dan perencanaan infrastruktur.

Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan Sekolah Rakyat ini akan dimulai pada pertengahan tahun 2025, dan diharapkan menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam akses pendidikan.

Langkah ini menjadi simbol kemajuan dan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).