Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru merancang strategi baru untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah 2025 yang digelar Jumat (11/4/2025) di Aula Kantor Dinas Perikanan. 

Banuaterkini.com, KOTABARU - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Jumat (11/04/2025).

Acara berlangsung di Aula Kantor Dinas Perikanan dan dihadiri Kepala Dinas Perikanan Khairul Pajri, perwakilan Bank BPD Kalsel, serta para kelompok nelayan dan petambak dari berbagai kecamatan di Kotabaru.

Kepala Dinas Perikanan, Khairul Pajri, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum menyelaraskan program dinas dengan arah kebijakan baru sesuai RPJMD 2025–2029.

Fokus utama Dinas Perikanan adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan sektor perikanan selaras dengan visi daerah untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Lima Arah Kebijakan Baru

Dalam paparannya, Khairul Pajri memaparkan lima arah kebijakan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2026.

Pertama, dinas berfokus pada pengembangan inovasi budidaya ikan yang disesuaikan dengan potensi lokal di setiap wilayah, guna mendorong efisiensi dan produktivitas budi daya.

Kedua, dilakukan rehabilitasi tambak rakyat sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki lahan tambak yang tidak produktif.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan memperkuat pembinaan kelompok pengawasan masyarakat (pokmaswas) yang berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah praktik penangkapan yang merusak.

Kebijakan keempat adalah fasilitasi pemasaran hasil perikanan serta perluasan akses keuangan, termasuk pembukaan jalur subsidi agar nelayan dan petambak dapat mengakses bantuan permodalan secara lebih mudah.

Terakhir, dinas akan mengoptimalkan peran balai benih dan balai kesehatan ikan melalui peningkatan produksi benih unggul dan penyediaan pakan ikan bersubsidi.

Upaya ini diharapkan mampu menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat ketahanan sektor perikanan secara keseluruhan.

Salah satu terobosan strategis adalah rencana penyediaan pakan ikan bersubsidi yang akan diproduksi oleh Balai Kesehatan Ikan dan Balai Benih Kotabaru.

Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional pembudidaya sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

Dukungan untuk Nelayan dan Petambak

Dalam sektor perikanan tangkap, dinas telah menyusun empat program utama yaitu pengadaan alat tangkap, penerbitan dokumen BBM subsidi, pembangunan rumah ikan (rumpon), dan penguatan kelembagaan nelayan melalui Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Sementara itu, untuk perikanan budidaya, perhatian diarahkan pada sertifikasi tambak, legalisasi lahan, serta pelatihan budi daya skala kecil.

Program ini melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, BPN, dan lembaga perbankan.

Khairul menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sebagian indikator kinerja telah menunjukkan tren positif, namun masih ada beberapa target yang belum tercapai karena kendala regulasi dan teknis di lapangan.

“Kami butuh sinergi yang lebih kuat agar program-program ini benar-benar berdampak bagi kesejahteraan nelayan dan petambak,” pungkasnya.

Forum ini menjadi ajang komunikasi strategis untuk memastikan bahwa semua program yang dirancang tidak hanya tepat sasaran, tapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir di Kotabaru.