Laporan: Ari Cahyadi l Editor: Ghazali Rahman 

Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta meminta akhir Februari 2022 seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tala untuk secepatnya memasukkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Pelaihari, Banuaterkini.com - Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sukamta saat menjadi Pembina dalam Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati Tala, Senin (06/02/2023).

“Untuk saat ini baru ada enam SKPD yang sudah 100 persen menginput data RUP ke SiRUP, kerjakan secepatnya paling lambat pada akhir Februari,” tegas Sukamta.

Sukamta melanjutkan, proses penginputan RUP ke SiRUP menjadi sangat penting karena merupakan bagian akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah didalam pengadaan belanja di tahun 2023.

Untuk tahun ini belanja pemerintah cukup besar oleh karena itu segala bentuk belanja akan terus diawasi dan dimonitor.

Jadi, kata dia, segera lakukan proses pengadaan barang/jasa ataupun lelang baik secara tender maupun langsung yang juga diinput melalui pengadaan barang/jasa sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan.

“Ini merupakan wujud dari merealisasikan visi Kabupaten Tala yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan kepada publik,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, setiap SKPD harus memiliki kelompok binaan sesuai bidangnya untuk memudahkan mengalokasikan program.

Sebab, kata dia, pemerintah pusat mempunyai kebijakan baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212 yang nantinya akan disosialisasikan. Di mana dana transfer pemerintah pusat akan menunggu dana yang ada di kas daerah maksimal di atas 20 persen di atas cashflow.

Oleh karena itu, lanjutnya, bagaimana caranya jika pemerintah daerah tidak dapat menyerap anggaran tersebut dengan cepat. 

Mau tidak mau pemerintah daerah akan menggunakan program investasi seperti pengalaman yang pernah dilakukan yaitu program Gapura Karomah bisa dijadikan refrensi untuk pengembangan UKM.

“Apabila hal ini dijalankan, pemerintah nantinya menyediakan Rp 300 miliar, namun tidak bebas bunga lagi melainkan akan ada bunga rendah.  Ke depannya akan dirumuskan apakah memakai bunga turun dari enam persen terus menurun atau menggunakan bunga flat 3,5 persen, kedepannya akan dibahas,” pungkas bupati.