Laporan: Misbad

Sejumlah kalangan mengeluhkan model penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) terkesan tanpa koordinasi antara para pemangku kebijakan. Hal itu menyebabkan, banyak daerah yang lahan semak dan pertaniannya terbakar tanpa penanganan efektif.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Kalaupun ada proses penanganan tampaknya kurang koordinasi dari berbagai instansi yang semestinya melakukan penanganan Karhutla.

"Kalau pun ada penanganan, sepertinya kurang koordinasi, sehingga terkesan kurang efektif," kata Pakar Tata Kota Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, kepada Banuaterkini.com, Rabu, (27/09/2023).

Dikatakan, semestinya untuk menangani persoalan Karhutla meskipun leading sector-nya ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetap pemangku kebijakan lain juga melakukan tindak yang terencana dan terukur untuk mengatasi persoalan Karhutla.

Akbar menyebutkan, jumlah Karhutla di Kalsel tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kalimantan atau di Pulau Sumatera.

Semestinya, hal itu memantik perhatian serius para pemangku kebijakan untuk memiliki kebijakan di masing-masing lembaga dan menyiapkan tim khusus dan anggaran khussu untuk penanganan Karhutla.

"Tim inilah yang bertugas secara terukur untuk mengatasi Karhutla yang merajalela di Kalsel," ujar dia.

Harus diketahui, ujar Akbar, Karhutla di Kalsel ditengarai menjadi salah satu penyumbang terbesar meningkatnya angka pencemaran atau polusi udara, yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, Akbar, mendesak Pemerintah melakukan tindakan pencegahan yang lebih massif, mengingat angka pencemaran udarah di wilayah Kalsel dan sekitarnya cukup tinggi akibat Karhutla.

Akbar mengusulkan, selain melibatkan pemangku kebijakan, Pemerintah juga mengkoordinasikan kegiatan penanganan pencegahan dan penanganan Karhutla dengan unsur masyarakat, seperti kelompok relawan pemadam kebakaran yang jumlahnya cukup banyak di Kalsel dan masyarakat lainnya di setiap tingkatan.

Menurut Akbar, selama beberapa waktu terakhir ini memang kelompok relawan sudah banyak yang terlibat, tetapi masih kurang koodinasi, sehingga pencegasan dan penanganan Karhutla tidak efektif.

Sejumlah relawan ada yang mengeluhkan minimnya peralatan yang digunakan dan terbatasnya anggaran yang mereka miliki untuk ikut ambil bagian dalam tugas penanganan Karhutla di wilayah ini.

"Ada relawan yang mengeluh karena minimnya anggaran yang dimiliki dan terbatasnya peralatan yang digunakan untuk ikut membantu Pemerintah menangangi Karhutla," ungkap Akbar.

Bahkan, kata Akbar, tanpa koordinasi yang baik, dampak Karhutla yang terjadi disejumlah wilayah terutama yang berada di antara ruas jalan yang padat kendaraan rawan terjadi kemacetan parah.

Akbar juga meminta peningkatan status Karhutla ke level darurat, kerena pencemaran dan dampak yang turunan lainnya dari Karhutla dikhwatirkan semakin parah.

"Iya, semestinya status Karhutla di Kalsel naik menjadi darurat, karena sudah lebih dari dua bulan terjadi Karhutla di Kalsel, sementara penanganannya masih belum efektif," pungkas Akbar.

Editor: Ghazali Rahman