Laporan: Asriansyah l Editor: Ghazali Rahman

Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar menegaskan target yang ingin dicapai Bumi Bersujud yang sekarang mendapat julukan sebagai Kota Serambi Madinah pada tahun 2023-2024 adalah nol kemiskinan dan nol stunting.

Batulicin, Banuaterkini.com - Penegasan Bupati Tanbu tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Basuni, saat memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan intervensi kemiskinan ekstrem tahun 2023 di Batulicin, Selasa (30/05/2023).

Menurut Basuni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) terus mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan dan stunting di Bumi Bersujud.

Sesuai arahan dan kebijakan yang disampaikan Bupati Zairullah Azhar, kata Basuni,  mulai tahun ini hingga tahun depan, kemiskinan ekstrem dan stunting harus mencapai zero (nol) kemiskinan dan nol stunting.

“Tahun 2023-2024 warga dikatakan kemiskinan ekstrem dan stunting harus tuntas dan harus selesai diangka nol. Hal ini bukan hanya Dinsos yang menyelesaikannya tapi banyak Dinas terlibat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans serta SKPD terkait lainnya,” tuturnya, dikutip Banuaterkini.com, Rabu (31/05/2023).

Dikatakan Basuni, sebelum dilakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem di Tanbu mencapai angka 3.447 per Kartu Keluarga (KK) dan 16.210 jiwa.

Perbandingan setelah dilakukan verifikasi data Desil 1, lanjut dia, maka kemiskinan ekstrem hanya 1.253 per KK dan 5.765 jiwa.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem Desil 1 Pemkab Tanbu melalui Dinsos akan melakukan intervensi dengan cara memberi bantuan sosial di 12 Kecamatan dengan berbagai program.

Ditambahkannya, ada beberapa jenis program yang sudah disiapkan. Pertama, adalah bantuan Bantuan Keluarga atau Jaminan Hidup (Jadup).

Jadup adalah bantuan kebutuhan hidup sehari-hari berupa uang sekitar Rp 2 juta pada rencana pelaksanaan tahun 2023 dan senilai Rp 3 juta pada tahun 2024 yang dilangsungkan satu kali pertahunnya.

"Bantuan Jadup pada tahun 2024 ada sebanyak 900 data ekstrem dan ada 34 data stunting miskin (DTKS) yang diusulkan," papar dia.

Program yang lain adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) tahun 2023-2024 dengan rencana bantuan sekitar maksimal Rp 35 juta tergantung kondisi rumah.

Ada lagi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2023-2024, program ini khusus untuk warga yang terdata kemiskinan ekstrem yaitu penyaluran bantuan sekitar Rp 5 juta.

"Program yang terakhir adalah Permakanan Lansia dan Permakanan Disabilitas akan diintervensi Dinsos, bantuan akan segera disalurkan berkisar Rp 247.600,- per jiwa untuk warga yang benar-benar tidak mampu/miskin yang tidak berpotensial ada usaha lain," imbuh dia.

Menurut Basuni, pemberantasan kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah merupakan tanggungjawab yang diemban bersama, sehingga tugas harus dilaksanakan sebaik mungkin.

Diungkapkannya, pada kasus stunting hampir 80 persen di dalamnya merupakan warga mampu dan pegawai, sedikit sekali yang tergolong miskin karena kasus stunting ini.

“Mari kita bersama-sama menyelesaikan dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan stunting ini,” pungkas Basuni. (Fit)