Laporan: Masri

Menurut Prof V Rudi Handoko, tugas utama birokrasi itu tidak sekedar melayani masyarakat, tetapi melakukan proses pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan melayani dirinya sendiri dan terlibat langsung dalam proses pembangunan.

Samarinda, Banuaterkini.com - Guru besar ilmu administrasi publik Universitas 17 Agustus Surabaya menyampaikan hal itu dalam sesi diskusi pada acara Seminar Nasional dengan tema "Mewirausahakan Birokrasi" di Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Senin (18/12/2023).

"Banyak yang keliru memahami, bahwa tugas birokrasi itu hanya sebagai pelayan masyarakat. Padahal, justru tugas utamanya adalah memberdayakan masyarakat," kata Prof Rudi, Senin.

Dikatakan, kalau tugas birokrat hanya berhenti pada pelayanan, berarti konsep birokrasi kita sangat bergantung pada pasar. 

"Kalau mengandalkan pelayanan, tidak heran jika terjadi disparitas miskin dan kaya. Seperti adagium 'orang miskin dilarang sakit'," ujarnya.

Menggunakan analogi itu, tidak heran jika ada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien yang menggunakan kartu BPJS, dengan berbagai macam alasan.  

Sebab, kata dia, harus difahami bahwa setiap komponen masyarakat memiliki kebutuhan dan tingkat pelayanan yang berbeda-beda tergantung pada status sosial masing-masing. 

Artinya, kata dia, jika birokrat hanya mengandalkan strategi memperbaiki pelayanan, maka birokrat tidak bisa memuaskan semua pihak dengan segala keterbatasannya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, maka konsep birokrasi masa depan adalah bagaimana caranya memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan mengelola dirinya dalam rangka melibatkan diri dalam proses pembangunan.

"Jadi ke depan, setiap orang diberikan pemahaman bagaimana caranya menjaga hidup supaya sehat, berperilaku sehat, makan makanan sehat. Artinya, orang ke rumah sakit sebagai pilihan terakhir," tegasnya.

Sementara itu, pembicara lainnya dari FISIP Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB) Banjarmasin, MS Shiddiq Ph.D yang tampil dengan materi berjudul "Mewirausahakan Birokrasi: Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi", menambahkan bahwa model birokrasi ke depan adalah birokrasi digital. 

Menurutnya, revolusi industri 4.0 mengharuskan seluruh komponen birokrasi bisa mendayagunakan potensi teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen pemerintahan.

"Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, menurut konsep birokrat masa depan yang bergaya wirausaha bisa dilaksanakan secara digital," ujar Shiddiq.

Dia juga menegaskan, di era VUCA yang tantangannya mengharuskan birokrasi bisa bertransformasi secara cepat menyesuaikan dengan kondisi terbaru masyarakat. 

Meskipun demikian, Shiddiq juga mengingatkan, agar birokrasi tidak sekedar latah menggunakan teknologi digital dalam melaksanakan pemerintahan dengan mengbaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Dikatakan Shiddiq,  kearifan lokal menjadi basis moral yang membuat birokrasi tidak seperti robot yang bekerja tanpa hati, tetapi menjadikan teknologi sebagai instrumen mempercepat proses birokrasi.

"Harapannya, teknologi digital memperkuat birokrasi menjadi semakin cepat, tetapi tak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal," pungkasnya. 

Selain Prof V Rudi Handoko dan MS Shiddiq Ph.D, tampil pula dalam kegiatan seminar nasional tersebut sebagai pembicara Prof Agus Sholahuddin dari Universitas Merdeka Malang dan Dekan FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Dr H Abdul Rofik.

Editor: Ghazali Rahman