Penolakan visa oleh Amerika Serikat terhadap delegasi Palestina untuk menghadiri Sidang Umum PBB menuai sorotan internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya diplomasi damai dan menghormati hak partisipasi negara anggota PBB.

Banuaterkini.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi penolakan visa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas beserta delegasinya menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sugiono menyebut pemberian visa sepenuhnya merupakan kewenangan AS sebagai negara tuan rumah, namun Indonesia mendorong agar semua pihak tetap menjunjung prinsip keadilan internasional.

“Penerbitan visa adalah domain Amerika Serikat, tetapi kami berharap langkah-langkah diplomasi dapat memastikan semua suara didengar di forum global,” ujar Sugiono di Jakarta, Sabtu (20/09/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sugiono juga menegaskan bahwa Indonesia bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terus memperjuangkan hak Palestina untuk berpartisipasi dalam forum internasional.

Dalam pertemuan OKI di Doha, Indonesia bersama negara-negara anggota lain mendesak AS meninjau kembali kebijakan tersebut.

Pemerintah Indonesia memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri.

Meski delegasi Palestina tidak hadir langsung, Majelis Umum PBB memberikan opsi penyampaian pidato secara virtual agar suara Palestina tetap tersampaikan di hadapan komunitas internasional.

Langkah AS ini menuai kritik luas karena dinilai dapat merusak semangat inklusivitas dan dialog di PBB.

Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong solusi damai dan menghormati prinsip-prinsip multilateral dalam menyelesaikan konflik.