Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Menurut Bahlil, hingga saat ini pemerintah masih menghitung skema subsidi BBM yang akan diterapkan.

Salah satu opsi yang menguat adalah skema blending, yang mengombinasikan subsidi dalam bentuk komoditas dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Skema Blending Jadi Alternatif Subsidi BBM

Menjawab isu penghapusan subsidi BBM pada 2027, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum membuat keputusan final terkait skema subsidi yang akan diterapkan.

Ia memastikan bahwa mekanisme subsidi masih tetap ada, tetapi dengan formula yang lebih efisien dan tepat sasaran.

"Saya masih menghitung itu (skema subsidi BBM). Subsidi tetap ada, dan nanti kami laporkan secara internal," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/02/2025), dikutip dari Kompas.com.

Salah satu opsi yang dinilai paling memungkinkan adalah skema blending, yakni kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan bantuan tunai kepada masyarakat yang berhak.

Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara sekaligus memastikan subsidi diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending," ungkap Bahlil.

Luhut Usulkan Subsidi Berbasis Penerima Bukan Barang

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan bahwa subsidi BBM akan dihapus dalam dua tahun mendatang.

Ia menilai bahwa subsidi selama ini tidak tepat sasaran karena diberikan kepada komoditas, bukan langsung kepada individu yang membutuhkan.

"Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," kata Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, skema subsidi yang lebih efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan dengan menetapkan harga BBM bersubsidi yang justru banyak dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas.

"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar AS," tegas Luhut.

Penggunaan Teknologi untuk Penyaluran Subsidi

Sebagai bagian dari evaluasi skema subsidi BBM, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Salah satu opsinya adalah dengan mengidentifikasi kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi melalui sistem digital.

Dengan skema ini, kendaraan yang terdaftar dalam sistem akan otomatis mendapatkan harga khusus saat melakukan pengisian BBM.

Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan kartu subsidi digital yang hanya bisa digunakan oleh penerima yang sudah terverifikasi.

Evaluasi Subsidi BBM untuk Masa Depan

Meskipun wacana penghapusan subsidi BBM pada 2027 terus bergulir, pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap berbagai opsi yang tersedia.

Fokus utama adalah memastikan subsidi tetap ada bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi dengan mekanisme yang lebih efisien dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Keputusan final mengenai skema subsidi BBM di masa mendatang masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah dan akan diumumkan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan.