Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik keras penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dinilai penuh masalah dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 26 daerah sebagai bukti kegagalan sistem pemilu.

"Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah!" ujar Deddy dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri pada Kamis (27/02/2025).

Deddy mengungkapkan bahwa dari total 545 daerah yang menggelar Pilkada, sebanyak 310 daerah mengalami permasalahan serius.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan hampir 60% Pilkada bermasalah. "Dari 235 daerah yang tidak dipersoalkan, 37 di antaranya kota kosong.

Berarti hanya 198 daerah yang dianggap aman, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Bisa jadi pelanggaran terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau masyarakat sudah lelah," tegasnya.

Lebih lanjut, Deddy menyoroti dampak PSU yang dinilainya membebani anggaran negara hingga Rp1 triliun akibat kelalaian penyelenggara.

"Sekarang rakyat disuruh bayar lagi Rp1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja! Tanggung jawab kita di mana?" katanya dengan nada tinggi.

Dalam kritikannya, Deddy meminta para pejabat terkait untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kekacauan Pilkada.