Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik keras penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dinilai penuh masalah dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 26 daerah sebagai bukti kegagalan sistem pemilu.

"Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah!" ujar Deddy dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri pada Kamis (27/02/2025).

Deddy mengungkapkan bahwa dari total 545 daerah yang menggelar Pilkada, sebanyak 310 daerah mengalami permasalahan serius.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan hampir 60% Pilkada bermasalah. "Dari 235 daerah yang tidak dipersoalkan, 37 di antaranya kota kosong.

Berarti hanya 198 daerah yang dianggap aman, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Bisa jadi pelanggaran terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau masyarakat sudah lelah," tegasnya.

Lebih lanjut, Deddy menyoroti dampak PSU yang dinilainya membebani anggaran negara hingga Rp1 triliun akibat kelalaian penyelenggara.

"Sekarang rakyat disuruh bayar lagi Rp1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja! Tanggung jawab kita di mana?" katanya dengan nada tinggi.

Dalam kritikannya, Deddy meminta para pejabat terkait untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kekacauan Pilkada.

"Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri. Gagal kita ini. DPR juga supaya adil. Tidak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap," tandasnya.

Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap calon kepala daerah, termasuk kasus ijazah palsu dan penyalahgunaan jabatan.

"Masa iya urusan remeh-temeh seperti ijazah palsu dan masa jabatan bisa lolos? Kita ini kayak keledai, masuk lubang yang sama berulang-ulang. Secara administratif saja kita gagal, bagaimana secara substantif?" tegasnya.

Selain itu, Deddy mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak buruk bagi demokrasi dan pemerintahan daerah ke depan.

Ia menilai banyak kepala daerah terpaksa mencari cara untuk membiayai PSU, yang berpotensi meningkatkan kasus korupsi.

"Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjam, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita," ungkapnya.

Deddy menutup pernyataannya dengan desakan agar penyelenggara pemilu melakukan refleksi serius terhadap berbagai masalah yang terjadi.

"Hampir 60% Pilkada bermasalah. Kalau ini dibiarkan, akan direplikasi pada pemilu berikutnya. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis, semua dihabiskan untuk membiayai pemilu yang tidak jujur dan adil. Ini soal peradaban, bukan sekadar teknis," pungkasnya.