Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengkritisi rencana study tour ke Bali untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diajukan oleh SMAN 6 Depok.

Banuaterkini.com, DEPOK - Dedi Mulyadi mempertanyakan apakah perjalanan tersebut benar-benar relevan dengan pembelajaran PPKn atau sekadar rekreasi berkedok edukasi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Komite Sekolah SMAN 6 Depok yang menyebut bahwa study tour ke Bali bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap PPKn.

Namun, Dedi justru menanggapi pernyataan tersebut dengan nada sindiran.

"Saya terima kasih juga telah dikritik. Kenapa? Karena orang tua dan komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang PPKn. Keren banget," ujar Dedi dalam unggahan di akun TikTok resminya yang dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (17/02/2025).

Dikutip dari Kompas.com, selain mempertanyakan urgensi study tour, Dedi juga menyoroti besarnya biaya yang dibebankan kepada siswa.

Dengan biaya Rp 3,5 juta per siswa—belum termasuk uang saku yang dapat meningkatkan total pengeluaran hingga Rp 5,5 juta—Dedi menilai ada cara yang lebih hemat dan efektif dalam mempelajari nilai-nilai PPKn.

"Membantu orang tua beresin rumah itu PPKn. Berkunjung ke rumah tetangga, siapa tahu tetangga tak punya beras, itu juga PPKn," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa banyak aspek sejarah dan budaya lokal di Depok yang bisa dijadikan bahan pembelajaran tanpa harus ke luar kota.