Maraknya kasus pemerasan oleh oknum wartawan terhadap kepala sekolah dan guru menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Wartawan Berintegritas Sahabat Semua" yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Pekanbaru, Jumat (07/02/2025).
Banuaterkini.com, PEKANBARU - Diskusi ini mengungkap berbagai modus yang digunakan oknum wartawan untuk menekan pihak sekolah serta langkah-langkah pencegahan yang dapat ditempuh.
Sejumlah pembicara utama hadir dalam diskusi ini, antara lain Direskrimum Polda Riau Asep Darmawan, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaedi, dan Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Sufaat.
Diskusi dipandu oleh moderator Ridar Hendri ini juga dihadiri Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dar Edi Yoga.
Rektor Universitas Lancang Kuning, Junaedi, menyoroti keberadaan wartawan abal-abal yang sering menekan pihak sekolah dengan dalih pemberitaan.
“Banyak kepala sekolah dan guru yang mengalami pemerasan oleh wartawan tanpa kompetensi.
Saat ini, siapa pun bisa membuat media dan menyebarkan berita. Untuk menghindari tekanan tersebut, sekolah harus dikelola dengan transparansi,” ujar Junaedi.
Direktur Lembaga UKW PWI Pusat, Aat Sufaat, juga menyoroti lemahnya regulasi yang memungkinkan siapa saja mengaku sebagai wartawan.
“Untuk memastikan wartawan memiliki profesionalisme, ada Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sayangnya, masih banyak wartawan yang bekerja tanpa mengikuti aturan dan kode etik jurnalistik,” jelas Aat.
Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, mengingatkan bahwa perlindungan hukum bagi kepala sekolah bergantung pada transparansi pengelolaan anggaran.
“Jika tidak ada penyimpangan, maka tidak perlu takut. Kasus pemerasan terhadap kepala sekolah sudah terjadi di Riau, dan ada pelaku yang berhasil ditangkap setelah korban melapor,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa dari sekitar 47 ribu media di Indonesia, hanya 3.000 yang terverifikasi oleh Dewan Pers.
Ia mengimbau agar kepala sekolah selalu memverifikasi identitas wartawan sebelum memberikan informasi.
Diskusi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pers nasional, seperti Ketua Panitia HPN Riau 2025 Marthen Slamet Susanto, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024 Atal S. Depari, serta Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, Nurjaman Mochtar.
Melalui FGD ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah menghadapi wartawan yang tidak beretiket baik serta memperkuat integritas pers di Indonesia.