Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung suratnya yang tidak mendapat respons dari Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Surat tersebut dikirim Gibran pada 15 Juli 2024, saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan berisi keluhan terkait sistem zonasi, ujian nasional, serta implementasi Program Merdeka Belajar yang masih perlu pembenahan.

“Surat ini saya kirim waktu masih jadi Wali Kota. Saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas di Solo, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkap Gibran.

Dalam tayangan di layar, surat bernomor DK.00/2513/2024 itu terlihat telah diajukan beberapa bulan sebelum masa jabatan Nadiem berakhir.

Gibran menyoroti tantangan sistem zonasi yang dianggap masih problematik di berbagai daerah, termasuk Solo.

Dia mengungkapkan bahwa aturan zonasi kerap menyulitkan orang tua dan siswa dalam mengakses pendidikan yang merata.

Saat ini, Gibran menyambut positif Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mu'ti, dan mengaku telah menemukan keselarasan pandangan terkait pembenahan sistem pendidikan.

“Dengan Pak Menteri yang sekarang, kami langsung berkoordinasi dan klik soal perbaikan sistem zonasi,” ucap Gibran, mengapresiasi langkah-langkah awal yang telah ditempuh Mu'ti.

Menanggapi hal itu, Abdul Mu'ti menyebut bahwa ia telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subiyanto untuk mengutamakan pembenahan sistem pendidikan secara bertahap.

“Pak Presiden berpesan ojo kesusu atau jangan terburu-buru. Semua harus dipersiapkan matang,” tutur Mu'ti.

Harapan baru kini muncul untuk perbaikan sistem pendidikan, seiring sinergi antara Wapres Gibran dan Menteri Abdul Mu'ti dalam mengatasi permasalahan pendidikan nasional.