Pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai berjalan. Proyek ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru bagi wilayah Kalimantan Timur.

Banuaterkini.com, NUSANTARA — Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai, menandai babak baru pengembangan pusat pemerintahan Indonesia di Kalimantan Timur.

Proyek ini disebut akan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak usaha di sekitar wilayah inti.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan standar tinggi, menitikberatkan pada kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Penandatanganan dua paket besar pembangunan jalan dan satu paket manajemen konstruksi induk dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Jumat (31/10/2025).

Adapun kontrak yang diteken mencakup pembangunan jalan, MUT, jembatan pelengkung, jalur pedestrian, serta dinding penahan tanah.

Nilai kontrak Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif mencapai Rp 1,9 triliun dengan panjang 6,418 kilometer, sementara Paket Kawasan Pendukung KIPP 1A senilai Rp 1,1 triliun dengan panjang 5,399 kilometer.

Dilansir dari Kompas.com, Keduanya ditargetkan selesai antara Oktober 2025 hingga akhir 2027.

Selain menciptakan infrastruktur pemerintahan modern, proyek ini diperkirakan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, mulai dari sektor konstruksi, logistik, hingga penyedia jasa pendukung.

Otorita IKN juga memastikan proyek berjalan efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Saat ini, 13 paket konstruksi dan 12 paket supervisi tengah dalam proses tender.

Pemerintah menargetkan seluruhnya bisa dimulai pada akhir November 2025 sehingga IKN siap menjadi pusat pemerintahan politik nasional pada 2028.