Juru Bicara Kemlu RI menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan hukum kepada WNI yang terdampak dan mengurus kepulangan mereka jika diperlukan.

Berbagai organisasi hak asasi manusia juga meminta pemerintah Malaysia untuk memastikan transparansi dalam investigasi.

Direktur Amnesty International Indonesia menekankan pentingnya kejelasan kronologi insiden serta memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang berjalan.

Pemerintah Indonesia juga berencana memperketat pengawasan terhadap praktik perdagangan manusia dan sindikat penyelundupan yang sering kali memanfaatkan WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia serta cara melindungi diri dari modus kejahatan semacam itu.

Dengan terus berjalannya investigasi, pemerintah berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak terjebak dalam aktivitas ilegal yang berisiko tinggi.

Pemerintah juga berjanji akan terus melindungi WNI di luar negeri dan memastikan hak-hak mereka dihormati.