Laporan: Aidil Syarifudin

Pelaksanaan Musyawarah  Nasional (Munas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII di Denpasar, Bali, sebagai perwujudan komitmen untuk memperjuangkan nasib nelayan di tanah air. 

Jakarta, Banuaterkini.com - Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum HSNI Mayjen TNI (Purn) Yussuf Solichien dalam keterangan resminya, Rabu (01/11/2023) lalu.

Menurut Yussuf, Munas HSNI VIII yang digelar pada 2-5 November 2023 tersebut dihadiri sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah di Indonesia.

Dikatakan Yussuf, Munas HSNI yang mengusung tema "HSNI Melaju, Nelayan Bersatu, Indonesia Maju" ini, selain sebagai ajang pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HSNI, Munas juga akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR dan DPD RI.

"Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas HNSI di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD HNSI tingkat propinsi plus 345 DPC HNSI tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir. Artinya, inilah munas yang legal dan sah karena sudah melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI," kata Yussuf, dikutip Banuaterkini.com, Sabtu (04/11/2023).

Yusuf menegaskan, pihaknya sudah menerima pernyataan komitmen dari  seluruh peserta Munas VIII, baik di tingkat pusat DPP, tingkat daerah DPD dan DPC HNSI yang memiliki legalitas serta masih berlaku masa baktinya.

“Semua bertekad bulat menjaga muruah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia melalui terselenggaranya Munas VIII HNSI pada 2-5 November 2023 di Bali dengan lancar, aman, dan sukses," ucapnya, seperti dikutip Jurnas.com. 

Yussuf menyampaikan, Munas VIII HNSI di Bali juga akan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI, menyusun Program Kerja HNSI Periode 2023-2028, dan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.