Panggung politik nasional kembali diguncang. Dua partai besar, NasDem dan PAN, secara bersamaan mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan empat kadernya di DPR RI.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik publik terkait pernyataan hingga aksi kontroversial yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. 

NasDem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR, efektif mulai 1 September 2025.

Surat keputusan diteken langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim.

Langkah ini diambil setelah pernyataan Sahroni dan Nafa dinilai “mencederai perasaan rakyat” di tengah demonstrasi besar menolak kenaikan tunjangan DPR.

Sahroni sebelumnya juga dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III dan dipindahkan ke Komisi I.

Keputusan ini menuai respons beragam. Banyak warganet mengapresiasi langkah NasDem, meski sebagian menilai penonaktifan masih belum cukup dan mendesak agar keduanya dipecat permanen.

Di lapangan, protes bahkan merembet ke ranah personal: rumah Sahroni ikut menjadi sasaran massa. 

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya

Di saat bersamaan, PAN juga menonaktifkan dua artis-politisi, Eko Patrio dan Uya Kuya, dari keanggotaan DPR.

Keputusan efektif berlaku mulai 1 September 2025, setelah keduanya terseret kontroversi video berjoget dalam Sidang Tahunan MPR yang viral di tengah gelombang protes.

Eko Patrio menegaskan joget tersebut hanya ekspresi spontan tanpa maksud menyinggung, sementara Uya Kuya menyebut video itu direkam jauh sebelumnya, pada Januari 2025.

Namun publik terlanjur murka. Aksi joget dinilai mencerminkan ketidakpekaan wakil rakyat saat rakyat sendiri sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi.

Protes berlanjut di lapangan. Sejumlah demonstran mencopot bendera PAN di beberapa titik aksi, sebagai simbol kekecewaan terhadap partai berlambang matahari tersebut. 

Upaya Meredam Krisis Kepercayaan

Langkah NasDem dan PAN dinilai sebagai strategi politik untuk meredam eskalasi protes sekaligus menjaga citra partai di mata publik.

Penonaktifan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa partai politik harus lebih berhati-hati menempatkan kadernya di kursi legislatif.

Gelombang aksi yang menyasar DPR dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap elit politik.

Banyak pengamat menilai, momentum ini harus dijadikan refleksi bahwa wakil rakyat wajib berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjaga popularitas. 

Empat nama yang berasal dari dunia hiburan kini sama-sama tersingkir dari kursi DPR akibat sikap dan tindakan kontroversial.

Publik menunggu apakah langkah penonaktifan ini cukup meredam gejolak, atau justru membuka babak baru tuntutan reformasi di parlemen.