Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Harahap, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Desakan ini muncul setelah Hasan memberikan pernyataan kontroversial terkait teror kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo.

Rahmat menilai sikap Hasan tidak mencerminkan empati terhadap kebebasan pers dan justru memperburuk citra kepresidenan.

Rahmat Harahap menilai bahwa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas komunikasi publik istana, Hasan Nasbi seharusnya menunjukkan sikap yang lebih humanis dan memahami sensitivitas isu yang berkaitan dengan kebebasan pers.

Menurutnya, Hasan gagal menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih memilih meremehkan ancaman yang dialami media.

“Saya menyarankan agar Kepala PCO dirombak dan diisi sosok yang memiliki empati dan kompetensi, karena ia mewakili Presiden dalam berkomunikasi dengan publik. Kepala PCO seharusnya menjadi sahabat bagi insan pers, bukan justru meremehkan intimidasi yang mereka alami,” ujar Rahmat dikutip dari Tempo.co, Jumat (04/04/2025).

Polemik ini bermula ketika Tempo mengalami serangkaian teror pekan lalu, termasuk pengiriman kepala babi tanpa telinga, paket berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong, serta serangan digital terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana.

Insiden ini pun mendapat kecaman luas dari publik dan organisasi pers.

Alih-alih mengecam aksi teror tersebut, Hasan Nasbi justru melontarkan pernyataan yang dinilai tidak pantas.

Ia menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo dimasak saja. Pernyataan ini sontak menuai kritik dari berbagai pihak.

"Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya, dia tidak merasa terancam. Jadi, insiden ini tidak perlu dibesar-besarkan," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025 lalu.

Pernyataan tersebut semakin memicu kontroversi, dengan banyak pihak menilai bahwa Hasan tidak memahami seriusnya ancaman terhadap kebebasan pers.

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa redaksi tidak akan gentar menghadapi intimidasi dan telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

Menanggapi kritik yang berkembang, Hasan Nasbi mengklarifikasi bahwa komentarnya hanya menanggapi candaan yang beredar di media sosial.

Namun, klarifikasi tersebut tidak cukup meredam kecaman publik, yang menuntut adanya sikap tegas dari pemerintah terhadap pejabat yang tidak peka terhadap isu kebebasan pers.

Dengan semakin besarnya tekanan publik, desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Hasan Nasbi dari jabatannya semakin menguat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut.