Presiden Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan IKN sebagai "ibu kota politik," dengan fokus pada penyelesaian fasilitas pemerintahan yang mencerminkan sistem demokrasi.

BANUATERKINI.com, JAKARTA - Presiden menyampaikan hal itu saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, pada Selasa (21/01), dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa arahan Presiden adalah memprioritaskan pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

“Ibu kota politik berarti menuntaskan pembangunan gedung-gedung pemerintahan utama, seperti DPR, DPD, MPR, serta lembaga yudikatif, agar Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang lengkap,” kata AHY dalam konferensi pers usai rapat.

Pada tahap awal pembangunan (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk infrastruktur seperti jalan tol, hunian, dan fasilitas dasar lainnya.

Di samping itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan IKN.

“Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi proyek pembangunan IKN,” ujar AHY.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut melaporkan progres pembangunan dan menyampaikan bahwa proyek-proyek yang sudah groundbreaking akan terus dioptimalkan agar selesai sesuai timeline.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Fokus bersama pemerintah adalah menjadikan IKN sebagai pusat tata kelola politik nasional, sesuai visi Presiden Prabowo.