Presiden Jokowi: Implementasi Peta Jalan Jadi Kunci Pembangunan Indonesia

Banuaterkini.com - Rabu, 25 Oktober 2023 | 05:35 WIB

Post View : 8

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
images (4)

Laporan: Ariel Subarkah 

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun dengan baik untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Jakarta, Banuaterkini.com – Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka secara resmi Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal nanti kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong setiap kementerian dan lembaga membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.

“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Kita harus punya tim masing-masing, kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasa yang senang untuk terjun di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, hingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia.

Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Baca Juga :  Jokowi Bakal Paksa Perusahaan Lakukan Reklamasi Pasca Tambang

“LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar (rupiah) itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” kata Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, dan CEO B Universe Rio Abdurrachman. (BPMI Satpres).

Editor: Ghazali Rahman

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev

You cannot copy content of this page

Apa yang bisa kami bantu?