Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran APIP dan BPKP untuk mengawasi realisasi anggaran belanja produk dalam negeri, di Istana Negara, Selasa (14/06/22). Sumber: Biro Pers Keperesiden.

Editor: M/DQ Elbanjary

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi belanja produk dalam negeri. 

Jakarta, Banuaterkini.com - Presiden Jokowi menyatakan, instruksi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemanfaatan anggaran baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” ujar Presiden dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/06/22).

Presiden menyebut bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut.

“Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak, Ibu kawal,” tegas Presiden 

Kepala Negara menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien. Presiden juga menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” ucap Presiden Jokowi.