Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM UNP), Prima Yoga, mengkritik kebijakan sektor pendidikan era Presiden Joko Widodo yang dinilai kurang mencerminkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang mengakomodir pikiran rakyat.

Banuaterkini.com, JAKARTA – Prima Yoga menjadi salah satu orator pada aksi demonstrasi BEM SI yang digelar hari ini Senin (22/07/24) di Jakarta.

Dalam demonstrasi tersebut, BEM SI mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai “tembok beton” yang menghalangi aspirasi mereka, yang dianggap sebagai kendala dalam demokrasi.

"Dalam 10 tahun terakhir ini, banyak permasalahan dan kebijakan yang tidak diselesaikan dengan baik. Ia menilai bahwa penghalang yang digambarkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang seharusnya mengakomodasi aspirasi rakyat," teriak Prima Yoga dalam orasinya. 

Seperti yang disiarkan oleh Kompas TV, fokus utama dari aspirasi yang disampaikan Prima bersama BEM SI adalah mengenai peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan termasuk dalam 12 tuntutan yang diserahkan BEM SI kepada Presiden Jokowi.

Prima menyoroti peringkat pendidikan Indonesia yang tidak masuk dalam 50 besar dunia sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Jika kita lihat peringkat global, Indonesia tidak masuk dalam 50 besar. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” tegas Prima.

Prima juga menyoroti rendahnya kemampuan pedagogik di Indonesia, dengan hanya 20 persen guru yang memenuhi standar minimum sejak 2013.

Hal ini, menurutnya, adalah bukti kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan guru.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, dengan mengungkapkan bahwa kerusakan fasilitas pendidikan semakin meningkat selama masa pemerintahan Jokowi.

Editor: Ghazali Rahman
Copyright @Banuaterkini 2024