Masuknya sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi sorotan publik.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak adanya transparansi dalam rekrutmen dan pengelolaan anggaran program ini.

Ia mengingatkan agar penunjukan pejabat didasarkan pada keahlian, bukan kepentingan politik.

Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 yang menetapkan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 menuai kritik setelah diketahui adanya sejumlah kader PSI dalam posisi strategis.

Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen dan pengelolaan anggaran.

“Apalagi di tengah Presiden melaksanakan efisiensi anggaran, tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantastis akan menjadi sorotan publik,” kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (07/03/2025).

Daniel menegaskan bahwa program FOLU Net Sink 2030 harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi ajang konflik kepentingan.

Ia mengingatkan bahwa target netral karbon 2030 hanya bisa tercapai jika kebijakan dan anggarannya dikelola dengan baik.

“Kita ingin memastikan bahwa dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) benar-benar digunakan untuk mengatasi kerusakan hutan, mencegah kebakaran lahan, dan membantu masyarakat yang menjaga kelestarian hutan,” tegasnya.

Keputusan ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya Kepmen No. 32 Tahun 2025 yang menempatkan beberapa kader PSI di posisi strategis.

Di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, Sigit Widodo di bidang peningkatan cadangan karbon, serta Suci Mayang Sari di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan adanya SK tersebut dan menegaskan bahwa dokumen itu bersifat publik.