Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring bersama Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar, Selasa (02/09/2025).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan sikap kebangsaan menghadapi dinamika sosial-politik yang tengah memanas.

Ketegangan meningkat setelah gelombang demonstrasi di sejumlah daerah pekan lalu diwarnai kericuhan. Situasi itu menimbulkan keresahan publik sehingga diperlukan respons arif, termasuk dari kalangan media.

Media Harus Jadi Peneduh

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa organisasi pers memiliki tanggung jawab moral menjaga ruang publik tetap sehat.

Ia menilai SMSI sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia harus aktif menghadirkan suara menyejukkan di tengah bangsa yang terbelah.

“SMSI mendorong lahirnya dialog, meredam ketegangan, serta menyampaikan pandangan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat pers,” ujar Firdaus, dalam keterangannya usai acara, Selasa (02/09/2025).

Firdaus menambahkan, pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar diperlukan agar setiap langkah SMSI berpijak pada aspirasi berbagai kalangan.

Pesan Dewan Pakar: Jangan Hilangkan Isu Penting

Dewan Pakar SMSI, Prof. Henri Subiakto, mengingatkan agar media tidak larut dalam pemberitaan kerusuhan semata.

Ia menekankan pemerintah tetap harus menyelesaikan isu-isu besar yang menjadi perhatian publik.

“Demo jangan sampai menenggelamkan kasus-kasus penting yang sedang ditunggu masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan Dewan Penasehat, Prof. Taufiqurahman, menilai aksi massa tetap harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi.

Namun, ia mengingatkan media agar mengedepankan narasi damai.

“SMSI perlu menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi. Informasi yang meneduhkan lebih dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelasnya.

Menuju Pleno Nasional SMSI

Sebagai kelanjutan, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada hari ini Rabu (03/09/2025) dengan menghadirkan pengurus dari seluruh daerah.

Hasil pleno nantinya akan dirumuskan menjadi pernyataan sikap resmi pada Jumat (05/09/2025).

Pernyataan sikap itu diharapkan menjadi dokumen moral sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan insan pers untuk menata kehidupan demokrasi yang lebih stabil, aman, dan inklusif.

Dengan proses yang melibatkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta seluruh pengurus daerah, SMSI ingin memastikan sikap yang lahir bukan sekadar respons sesaat, melainkan komitmen menjaga persatuan bangsa.