Media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar situs pengadaan Sirup LKPP, yang menyebutkan TNI Angkatan Laut (AL) mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk merekrut buzzer guna memperbaiki citra institusi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - TNI AL segera memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut dialokasikan bukan untuk merekrut pendengung atau buzzer melainkan untuk pengembangan aplikasi pengamanan data sensitif.

Kadispenal Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana menegaskan, informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar.

Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membangun aplikasi Information Respond System, yang bertujuan melindungi informasi penting di lingkungan TNI AL dari potensi penyalahgunaan.

“Dengan aplikasi ini, TNI AL dapat mengoptimalkan perlindungan data sensitif, menjaga integritas informasi, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang,” kata Made Wira dalam siaran pers resmi, Senin (13/01/2025), dikutip dari Republika.co.id.

Dalam klarifikasinya, Made Wira juga menegaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk mendeteksi potensi penyebaran informasi negatif terkait TNI AL di media sosial, bukan untuk menggiring opini publik dengan buzzer seperti yang ramai dibicarakan.

“Fokus kami adalah memastikan informasi yang terkait dengan TNI AL dapat diterima masyarakat dengan baik dan sesuai fakta, bukan untuk memengaruhi opini masyarakat secara tidak etis,” tambahnya.

Perbedaan informasi yang muncul di situs pengadaan LKPP turut memperkeruh situasi.

Pada situs tersebut, nama paket pengadaan memang mencantumkan "Information Respond System" dengan nomor RUP berbeda.