Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan. Oleh sebab itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajak masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang berpihak pada lingkungan. 

Jakarta, Banuaterkini.com – Tahun 2023 merupakan momen penting dikarenakan waktunya para politisi menggalang kekuatan untuk Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Namun, agar tidak salah pilih, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi meminta agar calon pemimpin yang dipilih baik untuk Legislatif dan Eksekutif haruslah yang peduli dengan lingkungan.

“Kami melihat meskipun terdapat pergantian presiden, namun setiap presiden masih mendukung sektor yang menguasai tambang, sawit, dan kayu,” kata Zenzi saat Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Walhi, kata Zenzi, melihat pemerintah menjadi semacam instrumen dari bisnis. Padahal, harusnya bisnislah yang menjadi istrumen negara dalam pembangunan.

“Seharusnya bisnis yang menjadi instrumen negara dalam pembangunan. Tiga tahun terakhir justru melihat lebih parah bukan hanya pemerintah yang menjadi instrumen bisnis, tetapi juga negara,” ujar Zenzi.

Walhi pun, ujar Zenzi, mengajak berbagai pihak merumuskan tawaran resolusi untuk menjadi agenda bersama, yang merupakan Tinjauan Lingkungan Hidup 2023. 

"Pertama, perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari dan bencana iklim," terang Zenzi, dikutip Banuaterkini.com, Rabu (01/02/2023)

Ditambahkannya, RUU Perubahan iklim didorong untuk memastikan pelibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim.

Kedua, lanjut Zenzi, adalah penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Kejahatan-kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA.

"Tawaran rumusan yang ketiga, adalah Ekonomi Nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan," imbuhnya

Adapun tawaran yang keempat, adalah Menciptakan Ekosistem Ekonomi Nusantara.

Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat.

Dan yang kelima, sebut Zenzi, adalah Akademi Ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara.

Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan. Penemuan-penemuan yang nantinya dijadikan bahan pengetahuan yang disebarkan untuk pedoman bagi rakyat.

Zenzi menuturkan, jika Indonesia ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka Ekonomi Nusantara merupakan jalan keluarnya. 

Ekonomi Nusantara, menurutnya, secara mendasar akan menjawab dua krisis besar saat ini yaitu krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.

Sementara Sustainability Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, belum bisa diharapkan untuk menjadi jalan ekonomi Indonesia dan belum bisa menjawab dua krisis utama yang sedang dihadapi Tanah Air.

“Salah satu yang kami bangun ekosistem ekonomi nusantara justru di wilayah yang dari tahun 2020, masyarakatnya sudah memulihkan hutan yang sebelumnya setiap tahun terus kebakaran, sekarang wilayahnya sudah pulih. Ciri khas sudah pulihnya suatu wilayah itu, satu sungainya sudah kembali jernih, debit air meningkat, suhu rata-rata areanya kembali dingin,” bebernya.

Pemulihan lingkungan ini, kata dia, disertai dengan ekonomi. Peningkatan pendapatan di masyarakat.

“Kami menawarkan konsepsi ini sebetulnya bukan menawarkan konsep yang kosong atau hipotesa. Yang kami tawarkan adalah sesuatu yang nyata, yang jalan di masyarakat tetapi belum mendapatkan sentuhan kebijakan. Sentuhan fasilitas dari negara,” ujar dia.

Sementara itu, Pokja Politik Walhi, M Islah menuturkan, tahun depan sudah menghadapi Pemilu, oleh karena itu tahun ini merupakan tahun yang krusial.

Namun, terdapat satu isu yang selalu dibicarakan yaitu Perubahan Iklim. Namun, bagi Indonesia, perubahan iklim tak lagi sekadar isu tetapi suatu masalah yang sudah dihadapi.

“Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan. Apakah bumi akan menunjang kehidupan kita atau tidak, itu yang perlu diantisipasi,” kata dia. “Dunia butuh pemimpin yang peduli dnegan lingkungan,” tambah dia.

Islah pun berharap para partai politik sudah mempersiapkan calon yang memiliki visi misi kepada lingkungan.

Yang paham bahwa keberlanjutan lingkungan lebih penting daripada mengeruk keuntungan. Sementara masyarakat harus memperkuat soliditas. Jangan sampai terpecah belah.

“Kuncinya tetap ada di rakyat Indonesia, pilih parpol yang berbobot. Jalankan Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.”

Sementara itu, Antropolog Suraya A. Afiff melihat dalam konteks Pemilu, bagaimana oligarki lokal masih memberikan pengaruh pada politik dinasti.

“Lingkungan tidak jadi prioritas, itu menjadi kendala. Sementara Oligarki menunggu yang menguntungkan mereka,” ujarnya.

Dia pun berharap agar rakyat tidak hanya sekadar memilih dalam Pemilu. Dia juga mendorong agar terbangun gerakan lingkungan yang efektif.

“Pemerintah tidak akan berubah kecuali dari rakyat. Oleh karena itu, semua harus memahami bahwa aktivisme tak hanya Non Government Organization (NGO), tetapi juga semua elemen masyarakat dapat menjadi aktivis. Siapapun bisa menjadi aktivis,” pungkasnya.

Sebuah perubahan, kata dia, tidak bisa semata pada pemerintah, namun rakyat memiliki pengaruh besar.