Dengan tekanan publik yang semakin besar, kita harap ini menjadi momentum bagi reformasi di tubuh birokrasi pendidikan Kalsel. Pejabat harus belajar dari kasus ini—bahwa jabatan publik bukanlah ruang bagi arogansi, tetapi tempat untuk menunjukkan keteladanan, kepemimpinan, dan integritas.

Oleh: MS Shiddiq Elbanjary

Kasus yang melibatkan Kadisdikbud Kalsel, Muhammadun alias Bang Madun, menjadi cerminan krisis etika di lingkungan pendidikan. Tindakan Madun merokok di ruang rapat resmi dan pengusiran terhadap guru yang menegurnya, Amalia Wahyuni, menunjukkan arogansi seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan.

Sikap tidak pantas ini bukan sekadar masalah perilaku pribadi, tetapi juga menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aturan dan etika publik. Dalam dunia pendidikan, di mana moralitas dan integritas adalah nilai utama, tindakan seperti ini sungguh tidak bisa ditoleransi.

Respon pembelaan Ketua MKKS, Mohamad Ali Muksin, yang dianggap tidak proporsional dalam mendukung Kadisdik, menambah panas situasi. Ali menilai teguran Amalia berlebihan, meski pada kenyataannya rokok di ruang ber-AC melanggar norma etis dan kesehatan. Klarifikasi ini memicu gelombang hujatan dari netizen yang merasa bahwa pejabat publik harus lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kasus ini semakin bergulir dengan munculnya desakan dari LSM dan masyarakat melalui aksi demonstrasi yang menuntut Paman Birin, Gubernur Kalsel, untuk segera mencopot Muhammadun dari jabatannya. Demonstrasi ini mencerminkan kemarahan publik atas ketidakadilan dan arogansi kekuasaan, yang semakin memperburuk citra dunia pendidikan di Kalsel​.

Di sisi lain, kasus ini membuka diskusi lebih dalam tentang bagaimana pejabat pendidikan menjalankan peran mereka. Publik menginginkan sosok yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga mampu menjaga martabat moral di hadapan bawahannya. Jika pendidikan berperan dalam membentuk karakter, maka para pemimpin di dunia pendidikan harus menjadi teladan yang baik bagi siswa, guru, dan masyarakat.

Dengan tekanan publik yang semakin besar, kita harap ini menjadi momentum bagi reformasi di tubuh birokrasi pendidikan Kalsel. Pejabat harus belajar dari kasus ini—bahwa jabatan publik bukanlah ruang bagi arogansi, tetapi tempat untuk menunjukkan keteladanan, kepemimpinan, dan integritas.

Paman Birin, sebagai atasan yang bersangkutan, harus merespons tuntutan publik dengan tegas. Reformasi mendesak diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Kita tidak bisa membiarkan pejabat yang seharusnya memimpin justru menjadi sumber krisis moral di dunia pendidikan.