Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di Indonesia memiliki reputasi buruk sebagai sistem yang "ribet" dan lambat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdananya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024), Prabowo mengajak seluruh menterinya untuk bersikap jujur dan realistis dalam menghadapi masalah ini, yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Presiden Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pertamanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," ujar Prabowo.

Ia menyoroti bagaimana rakyat sering merasa kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administratif karena birokrasi pemerintah justru mempersulit urusan, bukan mempermudahnya.

"Bahkan ada yang mengatakan, 'kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah?'" tambahnya, mengutip pembicaraan umum di kalangan masyarakat.

Pernyataan Prabowo ini menegaskan kesadaran pemerintah terhadap kondisi nyata birokrasi di Indonesia, yang sering menjadi batu sandungan bagi kemajuan pelayanan publik.

Dalam sidang tersebut, Prabowo juga meminta para menteri untuk berani mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Dia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang tidak bekerja keras dan tidak patuh pada peraturan. Jika ada pejabat yang tidak dapat bekerja dengan baik, Presiden Prabowo mempersilakan para menteri untuk segera menggantinya.

"Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat," ujar Prabowo tegas.

Dalam arahannya, Prabowo memberikan wewenang penuh kepada para menterinya untuk mencopot pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Saudara, saya beri wewenang, copot. Dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," tandasnya.

Instruksi ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memperbaiki kinerja birokrasi yang selama ini dikenal lamban dan tidak efisien.

Upaya ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat dari birokrasi yang lebih transparan dan responsif.

Selain fokus pada reformasi birokrasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik kotor.

Dalam rapat yang sama, Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap penguatan lembaga antikorupsi, seperti KPK, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi.

Pesan ini sejalan dengan semangat Prabowo untuk memperbaiki tatanan pemerintahan di Indonesia, di mana birokrasi yang efisien dan bersih menjadi pondasi utama bagi tercapainya kesejahteraan rakyat.