Rapat pleno perdananya, pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas profesi wartawan.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat, Ilham Bintang, menegaskan bahwa kasus-kasus yang mencoreng citra PWI, seperti isu cash back, tidak boleh terulang lagi. Selain itu,

PWI juga menetapkan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan diselenggarakan di Riau, sesuai keputusan Konkernas sebelumnya.

Diketahui, pada Rapat pleno perdana pengurus PWI Pusat pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Jakarta pada 18 September 2024 menekankan pentingnya menjaga etika profesi wartawan.

Dalam forum tersebut, Ilham Bintang, mengingatkan bahwa isu-isu seperti cash back yang pernah mencoreng PWI harus dihindari di masa mendatang.

PWI ingin memastikan bahwa wartawan menjaga etika sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

Di samping fokus pada etika, rapat pleno ini juga menegaskan beberapa keputusan strategis, termasuk menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap diselenggarakan di Provinsi Riau, sebagaimana telah diputuskan dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) pada HPN 2024 yang lalu.

PWI Provinsi Riau juga diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait guna mempersiapkan agenda besar tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, juga menyampaikan bahwa kepengurusan hasil KLB sah secara konstitusional.

Zulmansyah menginstruksikan agar segera menempati kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers lantai 4, sesuai saran Dewan Penasehat PWI.

“Mari kita tempati kantor ini dan mulai menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, Zulmansyah juga menegaskan bahwa PWI Provinsi yang sah adalah hasil dari konferensi provinsi (Konferprov).

Pengurus provinsi yang belum dilantik, seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya, diharapkan segera menjadwalkan pelantikan.

Hal ini bertujuan agar PWI Pusat bisa mengukuhkan pengurus baru dan memastikan jalannya organisasi di seluruh wilayah.

Zulmansyah menginstruksikan PWI Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah untuk segera mengoordinasikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandiri dengan PWI Pusat.

"Hal ini sejalan dengan rencana penguatan profesionalitas wartawan di berbagai daerah," ujarnya.

Ketua Dewan Penasehat, Ilham Bintang, berharap kepengurusan baru ini bisa menjaga moralitas dan integritas PWI, serta menghindari masalah etika yang merugikan organisasi di masa lalu.

"Jangan sampai PWI kembali dicoreng oleh isu-isu yang tak pantas. Wartawan harus selalu menjaga integritas sesuai dengan KEJ dan KPW," pungkasnya.

Dengan berbagai rencana besar di depan mata, kepemimpinan baru PWI Pusat diharapkan dapat membawa organisasi ini lebih maju, berintegritas, dan memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalistik Indonesia.