50% ASN DKI Jakarta Mulai Hari WFH, Warga Nilai WFH Hanya Solusi Sesaat

Banuaterkini.com - Senin, 21 Agustus 2023 | 15:30 WIB

Post View : 22

Kondisi kepadatan lalulintas di Jalan Basuki Rahmat pada pukul 08.20 WIB. Foto: BANUATERKINI/ Yogi Ernes/detikcom.

Laporan: Ariel Subarkah l Editor: Ghazali Rahman

Mulai hari ini, Senin (21/08/2023) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH). Kebijakan ini dianggap menjadi salah satu solusi mengurangi polusi dan kemacetan yang terjadi tiap hari.

Jakarta, Banuaterkini.com - Meski sebanyak 50 persen ASN Pemprov DKI Jakarta mulai WFH, tetapi pantauan Banuaterkini.com sejumlah ruas jalan di Ibukota masih terjadi banyak kemacetan.

Kepadatan terjadi hampir merata di wilayah DKI Jakarta terutama pada lajur keluar pintu tol dari arah Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. 

Di ruas Jalan Basuki Rahmat, seperti dikutip dari laporan Detik.com, bahkan terjadi kemacetan parah sekitar pukul 08.20 WIB. 

Ruas jalan yang mengarah dari Duren Sawit, Jakarta Timur ini terlihat macet parah. Sejumlah kendaraan pribadi baik motor dan mobil berjalan merayap bahkan hampir tak bergerak.

Masih terjadinya kemacetan di Jakarta meski sudah ada kebijakan WFH, dinilai sejumlah warga DKI Jakarta sebagai dampak dari buruknya kebijakan tersebut.

Pasalnya, warga DKI Jakarta yang mengaku paling merasakan dampak buruk polusi udara, menilai WFH hanyalah solusi sesaat dan dianggap tidak menyelesaikan persoalan polusi dan kemacetan.

Anggi Sucitra (30), salah satu karyawan swasta di Jakarta berharap, pemerintah fokus menyelesaikan masalah polusi udara.

Sebab ia juga merasakan kurang nyaman dengan kondisi udara Jakarta saat ini.

"Ngerasain udara tuh enggak bagus banget. Bahkan pagi aja enggak bisa hirup udara seger, enggak baik buat kita. Weekday hirup udara enggak bagus, weekend juga, sempet takut keluar rumah," katanya dikutip dari Sindonews.com, Minggu (20/08/2023).

Anggi mengaku kurang setuju dengan kebijakan WFH tersebut karena pekerja swasta juga membutuhkan solusi yang sama.

"WFH solusi sih, cuma yang kerja kan bukan ASN doang, kan ada perusahaan swasta juga. Untuk swasta enggak ada solusi, kurang setuju," ucap dia.

Menurut dia, solusi permasalahan polusi udara di Jakarta adalah dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

"Jakarta sudah penuh banget, kendaraan juga banyak, concern untuk warga Jakarta naik kendaran umum, atau pajak kendaraan ditinggiin. Pemerintah harusnya lebih tahu," tandasnya.

Senada dengannya, Endika Rachmad (28), tak menampik bahwa sebagian besar ASN menggunakan kendaraan bermotor untuk mobilitasnya. Namun, sebaiknya kebijakan WFH juga berlaku untuk perusahaan swasta.

Menanggapi kritik sejumlah warga tersebut, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, bahwa WFH itu masih diujicobakan kepada 50% ASN DKI Jakarta.

"Uji coba ini dilakukan selama 2 bulan hingga 21 Oktober," kata Sigit.

Sigit menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50% bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

"Pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober 2023 bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (18/08/2023) lalu.

Jadi, kata Sigit, kebijakan tersebut tidak berlaku  bagi layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubugnan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

"Namun (kebijakan itu), tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," tambahnya.

Pemprov DKI, kata dia, hendak memastikan pelayanan kepada masyarakat tak terganggu selama uji coba. Karena itu, kebijakan WFH tak diterapkan kepada ASN yang berdinas di bagian pelayanan publik.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta, tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev