Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Acara yang berlangsung di Hotel Roditha Banjarbaru pada Selasa (25/02/2025) ini bertujuan mengumpulkan masukan berbasis riset dan kajian akademik guna merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, yang membuka acara ini menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi, dalam proses perumusan RPJMD.

Menurutnya, kebijakan yang didasarkan pada riset akan lebih tepat sasaran dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk memberikan masukan berbasis data dan kajian akademik, sehingga RPJMD yang disusun dapat lebih komprehensif dan solutif,” ujar Habib Idrus.

Forum ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah.

Hadir pula Kepala Bappedalitbang Nasrullah Shadiq, perwakilan SKPD, camat, organisasi profesi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejumlah program unggulan yang menjadi prioritas pemerintah daerah turut dibahas dalam forum ini.

Beberapa di antaranya adalah bantuan operasional pesantren, bantuan makanan bergizi bagi bayi dan anak, pengembangan destinasi wisata unggulan, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

UNUKASE Dorong Kebijakan Berbasis Riset

Dalam forum ini, Rektor Universitas Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr Abrani Sulaiman, menekankan perlunya pendekatan berbasis penelitian dalam menyusun RPJMD.

Ia menyampaikan berbagai rekomendasi berbasis riset untuk mengatasi persoalan strategis di Kabupaten Banjar, khususnya dalam mitigasi banjir.

Pendekatan terpadu berbasis data menjadi salah satu rekomendasi utama dalam penanggulangan banjir.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor deforestasi, perubahan tata guna lahan, serta efektivitas sistem drainase dan pengelolaan sungai.

Dengan penggunaan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir.

Selain itu, UNUKASE merekomendasikan pembangunan rumah panggung modern sebagai solusi bagi masyarakat di daerah rawan banjir.

Desain rumah panggung yang telah dikaji melalui berbagai penelitian terbukti mampu mengurangi dampak genangan air, sekaligus mempertahankan kondisi lingkungan yang lebih baik.

Restorasi dan reboisasi dengan pendekatan ilmiah juga menjadi perhatian utama.

Menurut Dr. Abrani, kebijakan perlindungan hutan harus berbasis riset, termasuk dalam perencanaan reboisasi yang dapat mendukung ekosistem alami sebagai penahan banjir.

Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar kesadaran akan pentingnya ekosistem dalam mencegah bencana semakin meningkat.

Dari sisi infrastruktur, UNUKASE menekankan pentingnya peningkatan sistem drainase berbasis teknologi.

Normalisasi sungai dan perbaikan saluran drainase yang lebih efektif perlu dilakukan dengan penerapan teknologi terbaru guna memperlancar aliran air serta mengurangi risiko luapan sungai.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, UNUKASE juga mendorong kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan pemerintah daerah.

Kolaborasi ini memungkinkan tersedianya data serta kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Banjar.

Dengan adanya penelitian yang mendalam, pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

Sebagai bentuk komitmennya, UNUKASE juga menandatangani Berita Acara hasil konsultasi publik tersebut.

Berita acara tersebut menegaskan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung penyusunan RPJMD yang lebih baik berkelanjutan.

“UNUKASE siap mendukung penelitian dan pengembangan teknologi untuk membantu mengatasi tantangan pembangunan di Kabupaten Banjar, termasuk dalam mitigasi banjir dan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Dr. Abrani.

Forum ini menjadi momentum penting bagi UNUKASE dalam memastikan bahwa perumusan kebijakan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan data dan kajian ilmiah.

Dengan adanya masukan berbasis riset, diharapkan RPJMD 2025-2029 dapat dirancang lebih matang dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.