Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah konkret memperluas akses pendidikan melalui kerja sama lintas pihak. Redaksi menyajikan gambaran komprehensif strategi dan tantangan di balik upaya itu.

Banuaterkini.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggencarkan upaya pemerataan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Upaya yang dilakukan adalah mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, organisasi guru, dunia usaha, serta lembaga hukum dan sosial.

Program ini digagas oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kyai Takiyudin, dengan dukungan dari PGRI, PKBM, dan sejumlah lembaga advokasi.

Kegiatan audiensi dan sinergi lintas sektor tersebut dilaksanakan pada awal Oktober 2025 di Pendopo Bupati Bogor, sebagai bagian dari agenda peningkatan mutu pendidikan daerah.

Program ini dijalankan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan fokus pada wilayah pedesaan dan daerah yang masih tertinggal dalam infrastruktur pendidikan.

Dilansir dari Detikjabar, Pemerintah daerah menilai masih adanya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah kota dan desa.

Kurangnya fasilitas sekolah, keterbatasan tenaga pengajar, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi alasan utama perlunya kerja sama multi pihak.

Melalui pendekatan kolaboratif, Pemkab Bogor mendorong pembentukan komite sekolah di 40 kecamatan dan memperkuat peran PKBM untuk pendidikan nonformal.

Pemkab Bogor juga menjalin kerja sama dengan lembaga hukum seperti Peradi untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi tenaga pendidik.

Selain itu, dunia usaha dilibatkan dalam program beasiswa dan penyediaan sarana belajar.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, visi daerah menuju Satu Desa Satu Sarjana hanya dapat tercapai bila seluruh elemen berkolaborasi secara berkelanjutan.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya bagi semua pihak yang ingin berkontribusi,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bogor dan menjadi contoh penerapan kolaborasi pendidikan di tingkat daerah.