Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2025-2030 mendapat sorotan dari kalangan akademisi terkait isu lingkungan dan keberlanjutan.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Rapat Khalid Maksum, Kantor Bappeda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (12/03/2025), Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr Abrani Sulaiman menekankan perlunya strategi yang lebih konkret untuk menangani dampak lingkungan, khususnya banjir dan reklamasi pascatambang.

"Banjir yang semakin rutin terjadi berdampak luas, mulai dari transportasi hingga ekonomi masyarakat. Biaya mitigasi yang tinggi juga menjadi tantangan serius," ujar Dr. Abrani.

Ia menegaskan bahwa solusi komprehensif dan terencana sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan ekologi.

Selain itu, Dr. Abrani juga menyoroti perlunya perhatian terhadap pemulihan lingkungan pascatambang.

"Masalah pascatambang harus menjadi prioritas agar kelestarian lingkungan tetap terjaga," tambahnya.

RPJMD 2025-2030 sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan peningkatan pendapatan per kapita dari Rp 60,2 juta menjadi lebih dari Rp 105 juta per tahun.

Namun, akademisi menilai bahwa pencapaian ekonomi yang ambisius harus diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan agar pembangunan Kalsel tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

Forum ini juga dihadiri oleh pejabat Pemprov Kalsel, akademisi, serta berbagai pihak terkait yang memberikan masukan strategis bagi pembangunan daerah lima tahun mendatang.