Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr Abrani Sulaiman angkat bicara soal berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) di Kalimantan dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Prof. Khairul Munadi.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Dalam forum resmi yang diikuti 158 pimpinan PTS se Kalimantan tersebut, Abrani menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pusat terhadap kebutuhan nyata kampus di daerah.

Pertemuan pimpinan PTS LLDikti Wilayah XI dengan Dirjen Dikti yang berlangsung di Aula Kantor LLDikti Wilayah XI itu menjadi ajang strategis penjaringan aspirasi dan diskusi terbuka terkait arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan.

Acara ini digelar secara hybrid, luring dan daring, dan melibatkan berbagai stakeholder pendidikan tinggi dari seluruh Kalimantan.

Dalam sambutannya, Kepala LLDikti Wilayah XI, Muhammad Akbar, menyatakan bahwa PTS memiliki peran sentral dalam memperluas akses pendidikan, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial budaya yang kompleks.

Sementara itu, Dirjen Dikti, Prof. Khairul Munadi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PTS dalam menjaga mutu layanan pendidikan.

Ia juga memaparkan delapan arah kebijakan strategis Dikti, termasuk penyusunan kebijakan inklusif, peningkatan kualitas SDM dan riset, serta penyederhanaan regulasi pendidikan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Abrani Sulaiman menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi PTS untuk menyuarakan aspirasi dan realita di lapangan secara langsung kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, inisiatif Dirjen Dikti dan LLDikti Wilayah XI memfasilitasi pertemuan strategis tersebut sebagai bukti nyata, bahwa Pemerintah mendengarkan dan merangkul PTS sebagai mitra sejajar.

“Pertemuan ini membuktikan pemerintah mau mendengar langsung dari PTS, sebagai mitra sejajar dalam membangun pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, khususnya di wilayah Kalimantan yang memiliki tantangan tersendiri,” ujarnya.

Dalam forum diskusi, Dr Abrani mengemukakan sejumlah isu krusial yang dihadapi PTS di Kalimantan. 

Ia menyebut bahwa permasalahan seperti beban biaya akreditasi oleh LAM, kebijakan merger kampus kecil, perizinan pembukaan program studi dan PSDKU, serta pengangkatan dosen dan keakuratan data PDDIKTI masih menjadi hambatan besar bagi PTS di daerah.

Dr. Abrani secara khusus juga menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan agar lebih akomodatif dan berpihak pada kebutuhan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan PTS dalam menyambut era digitalisasi pendidikan.

“Perkembangan teknologi seperti sistem perkuliahan daring dan cyber-education membuka peluang besar bagi perguruan tinggi untuk menjangkau mahasiswa tanpa batasan geografis. Namun, PTS harus benar-benar siap agar tidak tertinggal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap arah kebijakan strategis yang disampaikan Dirjen Dikti, terutama terkait penguatan kolaborasi lintas sektor dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan tinggi.

“Kami di UNUKASE sangat mendukung kebijakan strategis ini. Kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan nyata yang kami hadapi di lapangan, mulai dari pembukaan prodi baru hingga persoalan SDM," imbuhnya.

Dengan sinergi kuat antara PTS, PTN, industri, dan pemerintah daerah, Abranni meyakini ahwa pendidikan tinggi di Kalimantan akan semakin maju dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara PTS dan pemerintah pusat, serta memastikan bahwa pendidikan tinggi di luar Jawa mendapat perhatian yang setara dalam sistem nasional.