Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin menjelaskan tantangan dan potensi partisipasi pemuda Indonesia untuk hadapi tahun politik.

Jakarta, Banuaterkini.com - Forum Parlemen Muda (Forum of Young Parliamentarians) IPU, Anggota Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) melaksanakan sidang ke-146 di Manama, Bahrain pada 11-15 Maret 2023. 

“DPR RI terus mendukung partisipasi pemuda dalam menjalankan tugas dan fungsi kami. Khususnya, melalui Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) yang menjembatani kepentingan dan representasi pemuda melalui wakil-wakilnya di DPR RI," ungkap Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (15/03/2023).

Dikatakan Puteri, melalui KPPI, Anggota DPR RI dari kalangan pemuda mendengar aspirasi, menyelenggarakan diskusi, dan memberikan pendidikan kebijakan publik bagi pemuda.

Puteri yang juga Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) menjabarkan tantangan dan kesempatan yang dimiliki kalangan pemuda Indonesia dalam menyongsong Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, kalangan muda memiliki posisi yang sangat strategis, karena jumlahnya mencapai lebih dari setengah dari total pemilih di seluruh Indonesia.

“Kita punya posisi strategis sebagai pemilik suara mayoritas yang mencapai lebih dari setengah total surat suara di seluruh Indonesia," jelas politisi Fraksi Golkar ini.

Tapi, kata dia, posisi ini juga menjadi tantangan, karena meski demikian, belum semua pemuda dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan maupun belum sepenuhnya mendapat dorongan formal untuk terlibat dalam politik, baik sebagai kader parpol maupun sebagai peserta pemilu.

Lebih jauh, Puteri mencontohkan bahwa angka keterwakilan pemuda di DPR RI saat ini baru mencapai sekitar 16,52 persen atau sebanyak 72 orang anggota DPR RI yang berusia 21 hingga 40 tahun.

Menurut Puteri, hal ini juga disebabkan tidak terdapatnya dukungan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan pemuda terlibat dalam politik praktis.

Di antaranya, Indonesia belum mengadopsi kebijakan afirmasi kuota bagi pemuda dalam kerangka hukum terkait politik maupun penyelenggaraan pemilihan umum.

“Padahal, sudah 15 tahun lebih kita memperkenalkan kuota bagi perempuan, yang menurut studi IPU umumnya menjadi pembuka jalan penerapan kuota bagi pemuda," imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, kebijakan ini sudah menjadi rekomendasi Forum Youth 20 atau pemuda negara G20 untuk diterapkan negara anggota G20.

"Karena itu, kami harap Forum IPU ini juga membentuk Resolusi yang dapat mendorong diadopsinya kebijakan kuota bagi pemuda oleh negara anggota IPU,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, Puteri menjabarkan peran pemuda dalam menjaga toleransi serta mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Menurut hasil survei, lebih dari 70 persen kalangan milenial dan Gen Z setuju untuk dibangunnya tempat ibadah bagi agama dan kepercayaan minoritas.

Lebih dari 80 persen menyatakan tertarik untuk belajar tentang berbagai agama di sekolah; dan 99 persen mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama.

Puteri juga mengajak rekannya sesama anggota parlemen muda dalam forum ini agar menyediakan dukungan institusional kepada pemuda untuk membangun dan memelihara perilaku damai, inklusif, dan toleran.

"Yang sangat penting ketika mendekati tahun politik yang rentan akan gesekan sosial. Khususnya melalui sistem pendidikan, dengan memastikan sekolah dan tenaga pengajar menanamkan nilai-nilai toleransi, seperti empati, persatuan, keberagaman, dan membiasakan dialog antar suku, gender, dan agama,” pungkas Puteri. (ann/rdn).