Kasus etik di DPR menjadi pembelajaran penting bagi pejabat dan tokoh publik di berbagai tingkatan pemerintahan. Redaksi menyoroti pesan moral yang disampaikan MKD DPR RI agar pejabat lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang publik.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam bersikap dan berkomentar.

Hal ini disampaikan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR, Rabu (5/11/2025), di Jakarta.

Dari lima anggota DPR yang diperiksa, dua di antaranya — Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya — dinyatakan tidak melanggar etik.

Sementara tiga lainnya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, dijatuhi sanksi nonaktif selama 3–6 bulan.

Wakil Ketua MKD Imron Amin menjelaskan, klarifikasi yang disampaikan Adies Kadir terkait pernyataannya mengenai tunjangan rumah anggota DPR dinilai cukup dan tidak mengandung niat melecehkan siapa pun.

“Mahkamah berpendapat teradu satu, Adies Kadir tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun,” ujar Imron dikutip dari CNN Indonesia.

MKD tetap mengingatkan agar para pejabat publik menyiapkan bahan informasi yang akurat sebelum memberikan pernyataan kepada media.

“Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop, agar teradu satu Adies Kadir menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat,” katanya.

Sementara, aksi joget Uya Kuya dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus lalu juga dinilai tanpa niat buruk.

“Mahkamah berpendapat bahwa Surya Utama [Uya Kuya] justru adalah korban pemberitaan bohong,” ungkap Imron.

Putusan ini menjadi pengingat bagi pejabat daerah maupun nasional bahwa setiap tindakan dan ucapan publik harus mencerminkan tanggung jawab moral serta keteladanan.