Kegaduhan politik yang terjadi di DPR RI dan demonstrasi besar-besaran di Jakarta pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada serentak 2024 telah menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel).
Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Di tengah dinamika politik yang semakin memanas, masyarakat Kalsel menyuarakan keprihatinan dan harapan mereka terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
Sejumlah warga di Banjarmasin, ibukota provinsi Kalsel, menilai bahwa kegaduhan politik di DPR RI menunjukkan adanya ketidaksepahaman di antara elit politik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
“Kami melihat bahwa DPR seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik golongan tertentu. Kegaduhan ini mencerminkan betapa lemahnya komitmen mereka terhadap amanat rakyat,” ujar Arief, seorang warga Banjarmasin yang mengikuti perkembangan politik nasional.
Selain itu, demonstrasi di Jakarta yang dipicu oleh putusan MK mengenai Pilkada juga mendapat perhatian serius.
Masyarakat Kalsel umumnya menilai bahwa aksi unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Namun, mereka berharap agar aksi-aksi tersebut tetap dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
“Kami mendukung hak berdemonstrasi, tapi jangan sampai merusak. Apa yang terjadi di Jakarta semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga kedamaian,” kata Siti, seorang ibu rumah tangga di Martapura.
Sementara itu, gelagat DPR yang dianggap mengangkangi putusan MK terkait Pilkada memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kalsel.
Banyak yang merasa bahwa DPR seolah-olah ingin mengabaikan putusan MK demi kepentingan politik tertentu.
“Kami sangat kecewa jika DPR tidak menghormati keputusan MK. Ini bisa mencederai demokrasi kita dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat,” ungkap Muhammad Anzari, Wakil Presiden BEM Uniska MAB Banjarmasin.
Di sisi lain, kalangan akademisi dan pengamat politik di Kalsel juga memberikan pandangan kritis.
Menurut mereka, DPR seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum dan mendukung keputusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
“Jika DPR terus menunjukkan sikap mengangkangi putusan MK, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negara kita,” tegas Junaidy, dosen FISIP Uniska MAB.
Masyarakat Kalsel berharap agar para pemimpin nasional, khususnya di DPR, segera mengakhiri kegaduhan politik ini dan kembali fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang lebih mendesak, terutama terkait kesejahteraan rakyat.
Mereka menginginkan adanya harmoni antara lembaga-lembaga negara dan kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Dengan situasi politik yang masih berkembang, masyarakat Kalsel akan terus mengikuti perkembangan ini dengan harapan agar kondisi politik nasional dapat kembali stabil dan demokrasi tetap terjaga di Indonesia.
Laporan: Ahmad Kusairi Editor: Ghazali Rahman Copyright @Banuaterkini 2024