Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menginginkan agar Bali dapat menjadi contoh atau model penyelenggara pemilu dari sisi menjaga etika, dan  tahapan Pilkada 2024.

Banuaterkini.com, DENPASAR - Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, hingga saat ini di Bali belum ada pengaduan terkait penyelenggara Pemilu. 

"Sampai saat ini belum ada pengaduan yang masuk terkait penyelenggara pemilu di Bali, berbeda halnya dibandingkan dengan daerah yang lain," kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,  melalui keterangan resmi, Jumat (05/07/2024). 

Menurut Raka Sandi, prestasi para penyelenggara pemilu di Bali tersebut tentu harus diapresiasi dengan cara terus mengawal kesuksesan yang telah diraih di Pemilu 2024 agar kembali terulang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Jika berhasil sampai keseluruhan tahapan Pilkada 2024, ini tentu hal yang luar biasa," ucap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali itu.

Dikutip dari Infopublik.id, Raka Sandi mengatakan, jumlah pengaduan yang saat ini sedang dalam proses di bagian Pengaduan DKPP ada 160-an.

"Setiap aduan yang masuk, itu kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi materiil," ujarnya, dikutip Banuaterkini.com, Sabtu (06/07/2024).

Ia mengemukakan, sebagian besar aduan yang masuk menyangkut soal tahapan Pemilu 2024, tetapi juga ada masalah non-tahapan yang trennya meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.

Aduan non-tahapan diantaranya menyangkut pribadi penyelenggara yang diduga melanggar etika di masyarakat, adanya hubungan personal atau pribadi yang tidak sah, hingga adanya tindakan yang secara pribadi dilakukan penyelenggara pemilu dan dianggap merugikan peserta pemilu.