Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan keputusan resmi terkait status empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada pekan ini.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Konflik batas wilayah yang telah memicu ketegangan antarprovinsi itu kini berada di tangan kepala negara untuk diselesaikan secara tuntas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersebut usai berkomunikasi langsung dengan Presiden.

Ia menegaskan bahwa Prabowo siap turun langsung demi memastikan penyelesaian yang adil, objektif, dan berdasar hukum.

“Pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/06/2025).

“Presiden akan mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.”

Empat pulau yang diperebutkan, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, sebelumnya telah ditetapkan masuk ke wilayah administratif Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Penetapan itu ditolak oleh masyarakat dan DPR Aceh yang mengklaim bahwa keempat pulau secara historis dan geografis lebih dekat dengan Kabupaten Aceh Singkil, bukan Tapanuli Tengah.

Sengketa ini bukan sekadar soal batas wilayah administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan identitas daerah, hak sejarah, dan sensitivitas geopolitik.

Oleh karena itu, keterlibatan langsung Presiden Prabowo dipandang sebagai langkah krusial untuk meredam ketegangan dan menciptakan solusi yang mengikat semua pihak.

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi—yang terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta TNI AL dan TNI AD—telah lebih dulu melakukan kajian teknis sebagai dasar pengambilan keputusan.

Publik nasional kini menanti arah keputusan Prabowo. Banyak kalangan, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat, mendesak agar keputusan didasarkan pada keadilan, dokumen historis, dan kepentingan jangka panjang integrasi nasional.

Keputusan ini akan menjadi salah satu ujian pertama Prabowo sebagai Presiden dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah Indonesia.