Ratusan masyarakat adat Dayak Meratus bersama mahasiswa, organisasi adat, dan komunitas sipil menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jumat (15/08/2025).

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Rombongan massa ini menyatakan penolakannya terhadap rencana penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus yang dinilai mengancam hak tanah ulayat dan kearifan lokal masyarakat adat.

Aksi yang dipimpin Aliansi Meratus, berkoordinasi dengan WALHI Kalsel dan PW AMAN Kalsel, berlangsung dengan sorotan tajam terhadap sikap Gubernur Kalsel Haji Muhidin.

Alih-alih menyatakan keberpihakan, Gubernur menolak menandatangani komitmen penolakan Taman Nasional yang disodorkan massa.

Penolakan itu dinilai melepas konteks dan memperlihatkan kecenderungan mendukung agenda penetapan taman nasional.

“Janji ya hanya janji, buktinya Gubernur tidak mau menandatangani komitmen mendukung masyarakat adat,” tegas Direktur WALHI Kalsel, Raden Rafiq.

Sementara itu, Ketua PW AMAN Kalsel, Rubi, mengingatkan bahwa Meratus bukan tanah kosong, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang telah lama terbukti menjaga kelestarian hutan dengan pengetahuan lokal.

Aliansi Meratus menyebut rencana ini sebagai preseden buruk, karena mengabaikan Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Mereka menegaskan, konsep taman nasional yang dipaksakan pemerintah justru berpotensi menggusur hak adat, padahal masyarakat adat terbukti mampu menjaga ekosistem Meratus.

Dalam tuntutannya, Aliansi Meratus mendesak Gubernur Kalsel menarik kembali usulan Taman Nasional, meminta Kementerian Kehutanan menghentikan proses penetapan, serta menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan merevisi UU Kehutanan.

Meski mendapat perlawanan, dukungan publik untuk Aliansi Meratus terus mengalir.

Petisi penolakan Taman Nasional Pegunungan Meratus hingga pasca aksi telah ditandatangani 618 orang secara daring.

Aliansi menegaskan komitmennya: perjuangan menolak Taman Nasional Meratus akan terus dikawal hingga rencana tersebut resmi dibatalkan.