Editor: DR MDQ Elbanjary
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan telaahan terkait adanya kebocoran data milik publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden.
Jakarta, Banuaterkini.com - Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/09/2022).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangannya menyebutkan instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi terkait adanya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan adanya kebocoran ribuan data milik publik dan diperjualbelikan di dunia maya.
“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ucap Menkominfo.
Seperti diberitakan Banuaterkini.com, Rabu (07/09/2022) Kemenkominfo menduga telah terjadi kebocoran data lebih dari 1,3 miliar data SIM Card milik publik. Dan, operator dianggap pihak yang paling bertanggung jawab terhadap adanya kebocoran tersebut.
Menurut Johnny, Pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik.
Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.
